Jokowi Disarankan Pilih Cawapres Berintegritas
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:52 WIB
Jokowi Disarankan Pilih Cawapres Berintegritas
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih calon wakil presiden (Cawapres) yang rekam jejaknya bersih dari pelanggaran hukum khususnya dugaan korupsi. Pasalnya, Presiden Jokowi selama ini dianggap masih memiliki kekurangan dalam isu penegakan hukum.
"Harus diseleksi dari aspek integritas sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu," ujar Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, Selasa (17/7/2018).
Bahkan, dia menyarankan agar Presiden Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek rekam jejak bakal Cawapres. Adapun tujuannya agar Jokowi tidak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum.
"Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu yang paling penting nantinya. Rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan," katanya.
Dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019 bertajuk Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, Donal menyampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD cocok menjadi cawapres untuk Jokowi pada Pilpres 2019.
"Saya berpikir dan berani untuk mencoba menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," ujar Donal.
Sebab, Mahfud MD dianggap memenuhi tiga syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan karena pernah menjadi Ketua MK, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten karena merupakan Guru Besar Hukum, serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyampaikan, Mahfud MD punya nilai plus, yakni berpengalaman dalam pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Pertahanan.
Airlangga mengungkapkan berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada 10-15 Juli 2018, Mahfud MD juga dianggap lebih layak menjadi cawapres pendamping Jokowi karena dikenal sebagai tokoh Islam dan profesional.
Jika didampingi Mahfud, kata Airlangga, Jokowi bisa menangkal isu politik identitas dan SARA. "Pak Mahfud ini dekat dengan masyarakat Islam, tidak saja Islam moderat tapi juga paham dengan isu kalangan muda," ujarnya.
"Harus diseleksi dari aspek integritas sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu," ujar Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, Selasa (17/7/2018).
Bahkan, dia menyarankan agar Presiden Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek rekam jejak bakal Cawapres. Adapun tujuannya agar Jokowi tidak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum.
"Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu yang paling penting nantinya. Rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan," katanya.
Dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019 bertajuk Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, Donal menyampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD cocok menjadi cawapres untuk Jokowi pada Pilpres 2019.
"Saya berpikir dan berani untuk mencoba menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," ujar Donal.
Sebab, Mahfud MD dianggap memenuhi tiga syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan karena pernah menjadi Ketua MK, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten karena merupakan Guru Besar Hukum, serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyampaikan, Mahfud MD punya nilai plus, yakni berpengalaman dalam pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Pertahanan.
Airlangga mengungkapkan berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada 10-15 Juli 2018, Mahfud MD juga dianggap lebih layak menjadi cawapres pendamping Jokowi karena dikenal sebagai tokoh Islam dan profesional.
Jika didampingi Mahfud, kata Airlangga, Jokowi bisa menangkal isu politik identitas dan SARA. "Pak Mahfud ini dekat dengan masyarakat Islam, tidak saja Islam moderat tapi juga paham dengan isu kalangan muda," ujarnya.
(maf)
