Perlu Solusi Inovatif Atasi Kesenjangan

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masalah kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan serius dan perlu penanganan khusus.

Wapres meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mengatasi kesenjangan. Menurut JK, penanggulangan kesenjangan menjadi penting karena berhubungan dengan banyak aspek, salah satunya keamanan. ”Dalam sejarah kita, ketimpangan justru banyak menimbulkan pemberontakan.

PRRI Permesta tahun 1958 itu memberontak di Sumatera, di Sulawesi karena merasa negara ini kaya tapi sarana pembangunnya rendah,” kata JK saat memberikan sambutan pada acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, JK terus mendorong jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar bisa menciptakan cara-cara khusus dalam mengatasi ketimpangan, terutama pada subjek-subjek krusial, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur. ”Tentu tanpa pemerataan itu, maka ketimpangan antardaerah akan terjadi.

Artinya, bagaimana memajukan daerah yang jauh, di pinggir yang masih ketinggalan. Maka, program pemerintah sekarang adalah meningkatkan daerah tertinggal,” ujarnya. JK juga meminta kepada seluruh pihak, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dengan adanya otonomi daerah agar bisa ikut mengatasi ketimpangan, salah satu caranya dengan meningkatkan potensi di daerahnya masing-masing.

Misalnya di Sumatera yang unggul dengan perkebunannya. Begitu pula dengan Pulau Jawa dengan keunggulan industrinya. Sebagai informasi, IDF 2018 merupakan program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didukung Kementerian PPN/Bappenas.

IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Pada tahun keduanya, IDF mengangkat tema ”Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara”.

Forum ini juga bertujuan sebagai wadah pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan masyarakat umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas disiplin. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multisektor.

Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan serta mendukung pembangunan di Indonesia, yaitu dengan memperkuat pembangunan daerah hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan hingga perdesaan sebagai satu langkah pemerataan ekonomi nasional.

”Tema yang diusung tahun ini juga sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda, dan para pemangku kepentingan lainnya di sektor pembangunan bisa saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antar wilayah.

Selain itu, mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif. Di tempat sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah bersama INACA telah membahas insentif yang akan diberikan kepada maskapai penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier (LCC) sebagai upaya mendorong divisi khususnya melalui sektor pariwisata.

Insentif tersebut mencakup tiga hal. Pertama, memperluas jaringan dan operasional maskapai penerbangan bertarif rendah nasional sehingga lebih fleksibel ke berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, menurunkan harga avtur yang dinilai lebih mahal 20% dibandingkan harga internasional. Karena itu, pemerintah akan berbicara dengan PT Pertamina (Persero).

Terakhir, pemerintah akan menghitung ulang tarif batas atas dan bawah LCC. ”LCC itu penting, kami juga menekankan para operator penerbangan harus efisien sehingga menentukan batas bawah, segala sesuatu dengan mereka harus kami bahas secara integrated . Jadi, jangan sampai peraturan yang ada justru menjadi bumerang bagi industri itu sendiri,” katanya.