KPU Laporkan Progres Persiapan Pemilu 2019 ke Presiden
KPU Laporkan Progres Persiapan Pemilu 2019 ke Presiden
A
A
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam laporan itu, KPU juga melampirkan data pihak mana saja yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).
Tak hanya melaporkan pelaksanaan pilkada, KPU juga melaporkan proges persiapan Pemilu 2019. Termasuk di dalamnya terkait pemutakhiran data pemilih.
"Ada yang sudah dikerjakan terkait pelaksanaan pileg dan pilpres, misalnya pemutakhiran data pemilih, PPLN di luar negeri, penyiapan proses pendaftaran bakal calon DPD, DPRD kota dan provinsi, DPR, serta pencalonan presiden dan cawapres," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Arief mengatakan, hingga saat ini belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk Pemilu 2019. Presiden Jokowi, kata Arief, berharap agar para bakal caleg segera mendaftar ke KPU.
Sementara itu, terkait kabar adanya menteri Kabinet Kerja yang akan nyaleg, Arief mengaku tak membahas ya dengan Jokowi. Namun demikian, kata Arief, ketentuan menteri nyaleg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Enggak dibahas. Tapi KPU sampaikan untuk hal-hal yang diatur dalam UU ikut saja ketentuan dalam UU," kata Arief.
Tak hanya melaporkan pelaksanaan pilkada, KPU juga melaporkan proges persiapan Pemilu 2019. Termasuk di dalamnya terkait pemutakhiran data pemilih.
"Ada yang sudah dikerjakan terkait pelaksanaan pileg dan pilpres, misalnya pemutakhiran data pemilih, PPLN di luar negeri, penyiapan proses pendaftaran bakal calon DPD, DPRD kota dan provinsi, DPR, serta pencalonan presiden dan cawapres," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Arief mengatakan, hingga saat ini belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk Pemilu 2019. Presiden Jokowi, kata Arief, berharap agar para bakal caleg segera mendaftar ke KPU.
Sementara itu, terkait kabar adanya menteri Kabinet Kerja yang akan nyaleg, Arief mengaku tak membahas ya dengan Jokowi. Namun demikian, kata Arief, ketentuan menteri nyaleg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Enggak dibahas. Tapi KPU sampaikan untuk hal-hal yang diatur dalam UU ikut saja ketentuan dalam UU," kata Arief.
(kri)
Explore More