Koruptor Dianggap Bisa Kembali Jadi Residivis Bila Masuk Politik
Selasa, 03 Juli 2018 - 08:18 WIB
Koruptor Dianggap Bisa Kembali Jadi Residivis Bila Masuk Politik
A
A
A
JAKARTA - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang narapidana kasus korupsi ikut mendaftar sebagai calon legislatif pemilu 2019 mendapat dukungan sejumlah elemen masyarakat termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap, langkah KPU tersebut maju. Langkah itu merupakan upaya positif untuk melakukan tindakan preventif melindungi publik disatu sisi, disisi lain juga sebenarnya melindungi mantan koruptor tersebut juga dari kemungkinan pengulangan perbuatan sama yakni korupsi.
"Karena kejahatan korupsi memiliki potensi laten yang tinggi (pengulangan perbuatan) bila ada kesempatan. Koruptor bisa menjadi residivis bila mereka masuk politik kembali, dan berpotensi mengulangi perbuatannya," ujar Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/7/2018).
Dahnil menegaskan, pelarangan tersebut menunjukkan KPU telah membantu koruptor untuk menjauhi potensi mengulangi perbuatannya sekaligus yang pasti melindungi publik sebagai korban dari praktik korupsi.
Selain itu, kata Dahnil, larangan koruptor menjadi caleg tersebut sekaligus kritik terhadap partai politik, sebenarnya bila saja partai politik tidak permisif dengan menolak menerima caleg dari mantan koruptor, maka PKPU ini tidak perlu ada.
"Sayangnya, kan partai politik sangat longgar, mantan koruptor diterima jadi caleg karena memiliki logistik yang banyak, misalnya," tukas dia.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap, langkah KPU tersebut maju. Langkah itu merupakan upaya positif untuk melakukan tindakan preventif melindungi publik disatu sisi, disisi lain juga sebenarnya melindungi mantan koruptor tersebut juga dari kemungkinan pengulangan perbuatan sama yakni korupsi.
"Karena kejahatan korupsi memiliki potensi laten yang tinggi (pengulangan perbuatan) bila ada kesempatan. Koruptor bisa menjadi residivis bila mereka masuk politik kembali, dan berpotensi mengulangi perbuatannya," ujar Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/7/2018).
Dahnil menegaskan, pelarangan tersebut menunjukkan KPU telah membantu koruptor untuk menjauhi potensi mengulangi perbuatannya sekaligus yang pasti melindungi publik sebagai korban dari praktik korupsi.
Selain itu, kata Dahnil, larangan koruptor menjadi caleg tersebut sekaligus kritik terhadap partai politik, sebenarnya bila saja partai politik tidak permisif dengan menolak menerima caleg dari mantan koruptor, maka PKPU ini tidak perlu ada.
"Sayangnya, kan partai politik sangat longgar, mantan koruptor diterima jadi caleg karena memiliki logistik yang banyak, misalnya," tukas dia.
(maf)
