Usai Pilkada, PDIP Fokus Hadapi Pileg-Pilpres

JAKARTA - PDIP mengklaim kemenangan besar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada Rabu (27/6). Kini, fokus utama PDIP adalah menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Jumlah kader yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan telah meningkat secara signifikan dari 214 pada 5 tahun sebelumnya, menjadi 345 orang. Prestasi dan kinerja para kader ini yang akan menjadi wajah partai dalam memenangkan pileg dan pilpres. Pileg dan Pilpres di depan mata, disitulah konsentrasi utama kami saat ini," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (28/6/2018).

Hasto mengatakan, partainya menempatkan pilkada sebagai mekanisme kelembagaan yang semakin sistemik untuk mencari pemimpin. “Sekolah kepala daerah menjadi syarat wajib yang harus diikuti calon. Ini sebagai tanggung jawab partai di dalam menyiapkan pemimpin.

Menurutnya, dari 17 pilkada di tingkat provinsi, PDIP dapat memenangkan di 6 daerah, yakni Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. “Untuk pertama kalinya Bali dipimpin kader partai. Dari 6 provinsi tersebut, terdapat 4 kader partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur,” paparnya.

Di tingkat kabupaten/kota, tutur Hasto, dari total 154 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, PDIP berpartisipasi di 152 daerah. Dari 152 yang diikuti, PDIP menang di 91 (60%) daerah dan kalah di 59 daerah. Ditinjau dari kader yang terpilih di 91 daerah yang menang, kader yang menjadi kepala daerah 33 orang dan wakil kepala 38 orang.

“Kemenangan PDI Perjuangan berada di tingkat kabupaten kota. Yang menggembirakan jumlah kader partai yang terpilih semakin banyak. Dengan demikian tolak ukur yang paling riil dalam pilkada ditentukan oleh jumlah kader yang berhasil menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, sebagai buah dari proses pendidikan politik kader,” urainya.

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada membuktikan PDIP tetap memegang teguh komitmen politik berkeadaban karena menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi. “Kami selalu ingat pesan Ibu Megawati bahwa menang dan kalah hanya 5 tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi sehingga keadaban jangan dikorbankan karena Demokrasi harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia,” katanya.