Politikus PDIP Sebut 'Drama' Politik SBY Ketinggalan Zaman
Minggu, 24 Juni 2018 - 18:26 WIB
Politikus PDIP Sebut 'Drama' Politik SBY Ketinggalan Zaman
A
A
A
JAKARTA - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding ada oknum Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI/Polri tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 mengundang reaksi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Bidang Kehomatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun menilai, pernyataan SBY yang siap diciduk aparat karena pernyataan tersebut sebagai politik melodramatik yang sudah ketinggalan zaman.
"Rakyat sudah tahu politik agar dikasihani model SBY tersebut. Publik sudah tahu Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," ujar Komaruddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6/2018). (Baca juga: SBY Ingatkan BIN, TNI, dan Polri Netral dalam Pilkada )
Dia menilai pernyataan SBY tidak tepat. Dia pun mengungkit masuknya sejumlah mantan anggota KPU yakni Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati menjadi pengurus Demokrat beberapa tahun silam.
Komaruddin menganggap, semakin tajamnya serangan SBY kepada Pemerintah Jokowi lebih didasari atas kepentingan partai dan keluarga.
"Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009," ujarnya.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan dugaan adanya ketidaknetralan aparat negara di BIN, TNI, Polri dalam pilkada. Dia menduga ada oknum di lembaga tersebut yang ingin menjegal calon kepala daerah dari Partai Demokrat.
Ketua Bidang Kehomatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun menilai, pernyataan SBY yang siap diciduk aparat karena pernyataan tersebut sebagai politik melodramatik yang sudah ketinggalan zaman.
"Rakyat sudah tahu politik agar dikasihani model SBY tersebut. Publik sudah tahu Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden," ujar Komaruddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6/2018). (Baca juga: SBY Ingatkan BIN, TNI, dan Polri Netral dalam Pilkada )
Dia menilai pernyataan SBY tidak tepat. Dia pun mengungkit masuknya sejumlah mantan anggota KPU yakni Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati menjadi pengurus Demokrat beberapa tahun silam.
Komaruddin menganggap, semakin tajamnya serangan SBY kepada Pemerintah Jokowi lebih didasari atas kepentingan partai dan keluarga.
"Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009," ujarnya.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan dugaan adanya ketidaknetralan aparat negara di BIN, TNI, Polri dalam pilkada. Dia menduga ada oknum di lembaga tersebut yang ingin menjegal calon kepala daerah dari Partai Demokrat.
(dam)
