Masuk DK PBB, Indonesia Diharapkan Suarakan Kemerdekaan Palestina
Sabtu, 09 Juni 2018 - 17:38 WIB
Masuk DK PBB, Indonesia Diharapkan Suarakan Kemerdekaan Palestina
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) untuk periode 2019-2020 disambut positif oleh Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.
Dia mengatakan, terpilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB kali ini merupakan kesempatan keempat, setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
"Harapannya keterlibatan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dapat berkiprah secara aktif dalam merumuskan resolusi-resolusi DK PBB," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018). (Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tak Tetap DK PBB )
Di samping itu, kata dia, posisi Indonesia yang akan menjadi Presiden DK PBB selama satu bulan untuk memimpin DK PBB.
Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diharapkannya dapat menyuarakan isu-isu kemanusiaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di Tanah Air.
"Seperti persoalan kemerdekaan di Palestina, persoalan kemanusiaan di Rohingya, termasuk isu keadilan bagi negara-negara berkembang serta isu lingkungan yang bervisi pembangunan berkelanjutan," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR ini.
Dia melanjutkan, misi utama Indonesia di DK PBB sebagai anggota tidak tetap harus membawa misi spirit konstitusi, yakni mendorong ketertiban dunia serta tata kelola dunia yang bervisi keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.
"Posisi Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia harus dijadikan sebagai nilai strategis untuk menyuarakan Islam yang damai, moderat dan menyuarakan kepentingan negara-negara Islam," tuturnya.
Dia mengatakan, terpilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB kali ini merupakan kesempatan keempat, setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
"Harapannya keterlibatan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dapat berkiprah secara aktif dalam merumuskan resolusi-resolusi DK PBB," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018). (Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tak Tetap DK PBB )
Di samping itu, kata dia, posisi Indonesia yang akan menjadi Presiden DK PBB selama satu bulan untuk memimpin DK PBB.
Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diharapkannya dapat menyuarakan isu-isu kemanusiaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di Tanah Air.
"Seperti persoalan kemerdekaan di Palestina, persoalan kemanusiaan di Rohingya, termasuk isu keadilan bagi negara-negara berkembang serta isu lingkungan yang bervisi pembangunan berkelanjutan," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR ini.
Dia melanjutkan, misi utama Indonesia di DK PBB sebagai anggota tidak tetap harus membawa misi spirit konstitusi, yakni mendorong ketertiban dunia serta tata kelola dunia yang bervisi keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.
"Posisi Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia harus dijadikan sebagai nilai strategis untuk menyuarakan Islam yang damai, moderat dan menyuarakan kepentingan negara-negara Islam," tuturnya.
(dam)
