Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Langsung Dipecat PDIP

Selasa, 05 Juni 2018 - 13:59 WIB
Kena OTT KPK, Bupati...
Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Langsung Dipecat PDIP
A A A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Tasdi, kadernya yang menjabat Bupati Purbalingga, Jawa Tengah.

Tasdi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 4 Juni 2018.

"Yang bersangkutan kita katakan sudah diberikan sanksi partai, sudah kita berhentikan, dengan demikian sudah tidak menjadi anggota PDIP," kata politikus PDIP Arteria Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018). (Baca juga: KPK Tangkap Bupati Purbalingga, Diduga Terkait Suap Proyek )

Dia menegaskan Tasdi dianggap tidak sejalan dengan janji PDIP yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. "PDI Perjuangan selalu pada garis dan garda terdepan dalam konteks pemberantasan tindak korupsi," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Arteria tidak mempersoalkan langkah KPK yang menangkap Tasdi tersebut. "Kami sangat disiplin berbuat, bersikap dan bertutur kata terkait dengan janji-janji yang kami canangkan kepada publik," tuturnya.

Di samping itu, kata dia, PDIP menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Tasdi.KPK menduga Tasdi menerima suap proyek pembangunan di wilayah Purbalingga. Saat ini Tasdi dan sejumlah pihak sedang menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik KPK.
(dam)
Berita Terkait
KPK Prihatin Belasan...
KPK Prihatin Belasan Tahun OTT, Kepala Daerah Tak Kapok Korupsi
KPK Umumkan 3 OTT, 25...
KPK Umumkan 3 OTT, 25 Orang Ditangkap
Breaking News! KPK OTT...
Breaking News! KPK OTT Bupati di Tulungagung
Breaking News! KPK OTT...
Breaking News! KPK OTT Pejabat Pekanbaru Riau
Penjabat Wali Kota Pekanbaru...
Penjabat Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK
KPK OTT Pejabat Daerah...
KPK OTT Pejabat Daerah di Kuansing Riau
Berita Terkini
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved