Stabilitas Keamanan Terjamin, Dunia Usaha Berkembang
Senin, 28 Mei 2018 - 19:37 WIB
Stabilitas Keamanan Terjamin, Dunia Usaha Berkembang
A
A
A
JAKARTA - Rencana mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjamin keamanan terhadap aset investor dalam dan luar negeri.
"Investor menyakini dunia usaha bisa berkembang jika ada jaminan stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ketua Himpunan Pengusaha Korps HMI (Hipka) Kamrussamad di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Menurut penilaian investor, kata dia, keberadaan Koopssusgab akan menjamin keamanan situasi dan kondisi dari segala bentuk ancaman maupun teror di Indonesia.
Dia berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakarat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol M Iqbal mengatakan upaya menanggulangi terorisme perlu kerja sama bersama. "Perlu kerja bersama semua stakeholder di negara ini karena Polri yakin kalau bersama semua dapat menanggulangi," ujarnya.
Terkait keberadaan Koopssusgab, dikatakan bahwa hal itu nantinya akan diatur lebih detail melalui Peraturan Presiden. "Nanti itu adalah Perpres yang akan dibreakdown, dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Polri dan TNI," ucap Iqbal
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menjelaskan aturan teknis terkait dengan Koopssusgab akan dirinci melalui Perpres. "Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," ungkap Moeldoko.
Dari sisi latar belakang, dirinya kembali menjelaskan urgensi dibentuknya Koopssusgab karena bermula dari kecenderungan kondisi strategis global saat ini yang tidak dapat diabaikan.
Selain itu, sambung dia, untuk memastikan keamanan Indonesia secara keseluruhan, termasuk untuk memajukan perekonomian dan investasi.
Dia mencontohkan, negara Spanyol yang relatif aman dan kaya pun ternyata muncul pihak-pihak yang ingin merdeka. Hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi terjadi di Indonesia.
"Itu perkembangan suatu negara yang cukup damai, tahu-tahu ingin merdeka. Berikutnya perkembanhan terorisme di luar, khususnya Arab, menjadi grup dengan adanya ISIS," tuturnya.
Nantinya, kata dia, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elite yang siaga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan kondisi negara.
Moeldoko merinci pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah Presiden setelah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara seperti Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Mendagri.
"Presiden sebagai Panglima tertinggi nanti akan menunjuk aktor-aktor keamanan negara untuk mengatasi (ancaman-red) masalah lebih cepat," ujar Moeldoko.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung keberasaan Koopssusgab. Akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan payung hukum yang jelas. "Perlu ada payung hukum karena Koopssusgab ini baru. Kalau (Presiden-red) mau keluarkan Prespres, bagus. Keren itu," katanya.
Menurut dia, payung hukum itu perlu sebagai acuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kepolisian. Diharapkan, terjadi sinergi yang baik antar aparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan nasional."Karena teroris bukan hanya ranah polisi, tapi juga ada lembaga lain, seperti TNI. Diatur supaya sinergi dan tidak konflik terus," kata Bobby.
Dia mengatakan, jaminan keamanan dari pemerintah tentunya akan memberikan imbas positif terhadap sistem perekonomian di Indonesia, termasuk masalah investasi. "Jaminan keamanan tentunya juga menjadi salah satu jaminan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia," tuturnya.
"Investor menyakini dunia usaha bisa berkembang jika ada jaminan stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ketua Himpunan Pengusaha Korps HMI (Hipka) Kamrussamad di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Menurut penilaian investor, kata dia, keberadaan Koopssusgab akan menjamin keamanan situasi dan kondisi dari segala bentuk ancaman maupun teror di Indonesia.
Dia berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakarat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol M Iqbal mengatakan upaya menanggulangi terorisme perlu kerja sama bersama. "Perlu kerja bersama semua stakeholder di negara ini karena Polri yakin kalau bersama semua dapat menanggulangi," ujarnya.
Terkait keberadaan Koopssusgab, dikatakan bahwa hal itu nantinya akan diatur lebih detail melalui Peraturan Presiden. "Nanti itu adalah Perpres yang akan dibreakdown, dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Polri dan TNI," ucap Iqbal
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menjelaskan aturan teknis terkait dengan Koopssusgab akan dirinci melalui Perpres. "Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," ungkap Moeldoko.
Dari sisi latar belakang, dirinya kembali menjelaskan urgensi dibentuknya Koopssusgab karena bermula dari kecenderungan kondisi strategis global saat ini yang tidak dapat diabaikan.
Selain itu, sambung dia, untuk memastikan keamanan Indonesia secara keseluruhan, termasuk untuk memajukan perekonomian dan investasi.
Dia mencontohkan, negara Spanyol yang relatif aman dan kaya pun ternyata muncul pihak-pihak yang ingin merdeka. Hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi terjadi di Indonesia.
"Itu perkembangan suatu negara yang cukup damai, tahu-tahu ingin merdeka. Berikutnya perkembanhan terorisme di luar, khususnya Arab, menjadi grup dengan adanya ISIS," tuturnya.
Nantinya, kata dia, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elite yang siaga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan kondisi negara.
Moeldoko merinci pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah Presiden setelah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara seperti Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Mendagri.
"Presiden sebagai Panglima tertinggi nanti akan menunjuk aktor-aktor keamanan negara untuk mengatasi (ancaman-red) masalah lebih cepat," ujar Moeldoko.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung keberasaan Koopssusgab. Akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan payung hukum yang jelas. "Perlu ada payung hukum karena Koopssusgab ini baru. Kalau (Presiden-red) mau keluarkan Prespres, bagus. Keren itu," katanya.
Menurut dia, payung hukum itu perlu sebagai acuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kepolisian. Diharapkan, terjadi sinergi yang baik antar aparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan nasional."Karena teroris bukan hanya ranah polisi, tapi juga ada lembaga lain, seperti TNI. Diatur supaya sinergi dan tidak konflik terus," kata Bobby.
Dia mengatakan, jaminan keamanan dari pemerintah tentunya akan memberikan imbas positif terhadap sistem perekonomian di Indonesia, termasuk masalah investasi. "Jaminan keamanan tentunya juga menjadi salah satu jaminan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia," tuturnya.
(dam)
