Jokowi-JK Berhasil Munculkan Pembangunan Berorientasi Indonesiasentris

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berhasil memunculkan politik pembangunan nasional berorientasi Indonesiasentris. Hal ini untuk memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI.

Disebut Indonesiasentris karena Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.

“Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam diskusi Survei Indo Barometer “Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita" di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Bamsoet menuturkan, berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa program itu di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis. Belum lagi adanya Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program Padat Karya Cash.

"Tak heran jika tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi trennya terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu dikisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa. Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” ujarnya.

Khusus di bidang hukum, Bamsoet menilai, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi. Data Transparansi International (2018) menunjukan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.

Namun menurut Bamsoet, Jokowi telah bersikap tegas untuk tak masuk dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. “Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata. Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan. Yang patut digaris bawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet memandang program strategis yang termaktub dalam Nawacita dapat terealisasi dengan baik. Pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik dan mewujudkan stabilitas politik di dalam negeri.

Gambaran keberhasilannya dapat dilihat dari rilis tingkat kepuasan yang dikeluarkan hampir semua lembaga survei dengan angka di atas angka 70%. “Bidang politik selalu menempati posisi teratas. Keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan Nawacita,” terangnya.

Bamsoet menuturkan selama pemerintahan Jokowi-JK stabilitas politik relatif terjaga dengan baik. Terutama, setelah Partai Golkar dan PAN bergabung dalam pemerintahan. Dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68% sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik.

“Hal ini berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendapat dukungan dari DPR. Namun demikian, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tetap diperlukan dalam rangka tegaknya check and balance,” tuturnya.