PKS Sebut 200 Penceramah Versi Kemenag Bikin Kita Terbelah
Sabtu, 19 Mei 2018 - 16:50 WIB
PKS Sebut 200 Penceramah Versi Kemenag Bikin Kita Terbelah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis 200 penceramah kepada masyarakat. Dari 200 yang dirilis tak tercantum nama ustaz kondang seperti Abdul Somad, Arifin Ilham, Bachtiar Nasir dan lain sebagainya, sehingga terkesan ada pembatasan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut langkah pemerintah yang merilis daftar penceramah tidak ada masalah, namun jangan sampai membatasi.
"Ini membuat kita semakin terpisah, makin terbelah. Ini menimbulkan lahan subur bagi terorisme," ucap Mardani usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).
Mardani mengusulkan, agar Kemenag menjelaskan mana ustaz yang masuk kategori dan mana ustaz yang tak masuk kategori. Dia berharap, untuk merilis para penceramah tak menggunakan prosedur formal, karena sudah ada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mardani mengaku tak mempersoalkan tentang rilis 200 mubalig. Hanya saja, rilis tersebut tak mendikotomikan bahwa mubalig di luar 200 itu adalah buruk.
Namun demikian, dia mengusulkan agar pemerintah tak perlu masuk ke wilayah itu, lantaran negara sudah memiliki MUI yang dianggap berwenang mengurusi hal tersebut.
"Kita punya MUI. Pak Ma'ruf Amin sama Pak Jokowi itu dekat banget loh. Pak Ma'ruf Amin aja yang bicara. Kalau itu Pak Maruf Amin yang bicara, kalau itu keluar dari Pak Ma'ruf Amin 200 ulama yang direkomendasi MUI itu bagus, bagus," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut langkah pemerintah yang merilis daftar penceramah tidak ada masalah, namun jangan sampai membatasi.
"Ini membuat kita semakin terpisah, makin terbelah. Ini menimbulkan lahan subur bagi terorisme," ucap Mardani usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).
Mardani mengusulkan, agar Kemenag menjelaskan mana ustaz yang masuk kategori dan mana ustaz yang tak masuk kategori. Dia berharap, untuk merilis para penceramah tak menggunakan prosedur formal, karena sudah ada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mardani mengaku tak mempersoalkan tentang rilis 200 mubalig. Hanya saja, rilis tersebut tak mendikotomikan bahwa mubalig di luar 200 itu adalah buruk.
Namun demikian, dia mengusulkan agar pemerintah tak perlu masuk ke wilayah itu, lantaran negara sudah memiliki MUI yang dianggap berwenang mengurusi hal tersebut.
"Kita punya MUI. Pak Ma'ruf Amin sama Pak Jokowi itu dekat banget loh. Pak Ma'ruf Amin aja yang bicara. Kalau itu Pak Maruf Amin yang bicara, kalau itu keluar dari Pak Ma'ruf Amin 200 ulama yang direkomendasi MUI itu bagus, bagus," pungkasnya.
(maf)
