Bentrok di Mako Brimob, Sistem Penjara Tahanan Terorisme Dievaluasi
Rabu, 09 Mei 2018 - 21:35 WIB
Bentrok di Mako Brimob, Sistem Penjara Tahanan Terorisme Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua SETARA Institute Hendardi meminta sistem penjara tahanan terorisme (napiter) dievaluasi. Hal ini menyusul penyerangan narapidana teroris di Mako Brimob hingga menyebabkan 5 korban jiwa dari aparat dan 1 narapidana teroris.
"Kami menyampaikan duka atas gugurnya sejumlah anggota Polri dalam penanganan kerusuhan tersebut," katanya, Rabu (9/5/2018).
Menurut Hendardi, peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa. Ini karena narapidana teroris masuk kategori high risk dan perlu penanganan khusus. "Pemerintah harus memberikan dukungan penguatan lapas untuk jenis-jenis kejahatan serius," ujarnya.
Hendardi juga menilai, penyerangan ini menunjukkan bahwa kekuatan kelompok teroris masih eksis dan efektif berjejaring serta terus menjadi ancaman bagi keamanan. Peristiwa ini mengingatkan semua pihak untuk tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme yang mengancam keamanan serta ideologi bangsa.
"Penyikapan atas terorisme harus terus dilakukan dan dimulai dari hulu terorisme, yakni intoleransi. Semua pihak harus menghentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral 2018 dan 2019, yang justru memberikan ruang bagi kebangkitan kelompok ekstrimis," tegasnya.
"Kami menyampaikan duka atas gugurnya sejumlah anggota Polri dalam penanganan kerusuhan tersebut," katanya, Rabu (9/5/2018).
Menurut Hendardi, peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa. Ini karena narapidana teroris masuk kategori high risk dan perlu penanganan khusus. "Pemerintah harus memberikan dukungan penguatan lapas untuk jenis-jenis kejahatan serius," ujarnya.
Hendardi juga menilai, penyerangan ini menunjukkan bahwa kekuatan kelompok teroris masih eksis dan efektif berjejaring serta terus menjadi ancaman bagi keamanan. Peristiwa ini mengingatkan semua pihak untuk tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme yang mengancam keamanan serta ideologi bangsa.
"Penyikapan atas terorisme harus terus dilakukan dan dimulai dari hulu terorisme, yakni intoleransi. Semua pihak harus menghentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral 2018 dan 2019, yang justru memberikan ruang bagi kebangkitan kelompok ekstrimis," tegasnya.
(poe)
