Soal Masa Jabatan Presiden dan Wapres, PDIP Tunggu Putusan MK

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait masa jabatan Presiden da Wakil presiden lebih dari dua periode yang tengah diuji materi di Mahkamah Kontitusi (MK). Menurut Hasto pembatasan masa jabatan presiden dan wapres dua periode merupakan buah dari reformasi.

Namun, kata Hasto, dalam perkembangan hukum tata negara pembatasan itu ditafsirkan oleh masyarakat dengan mengajukan judicial review. Dalam hal tafsir, PDIP menyerahkan kepada masyarakat untuk menguji ke MK.

"Sekali lagi ada persoalan tafsir konstitusi jadi sebaiknya kita sebagai bangsa menunggu apa yang diputuskan oleh MK," ujar Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Hasto menilai, PDIP tak terpengaruh dengan uji materi tersebut. Sebab, pihaknya mencari pendamping Joko Widodo (Jokowi) yang berpengalaman dan representatif membangun bangsa. Wapres Jusuf Kalla dipandang salah satu yang masuk kriteria tersebut.

Bagi PDIP dan partai koalisi belum memutuskan siapa yang pantas mendampingi Jokowi. Sebab, calon pendamping Jokowi baru ditentukan selepas Pilkada. Menurutnya, pembahasan cawpres Jokowi akan melibatkan partai koalisi.

"Ini periode kedua pak jokowi tentu aja ini proses transisi kepemimpiman krn gagasan-gagasan besar Jokowi mewujudkan berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayan perlu kesinambungan dalam kepemimpinan ke depan. Kita pertimbangkan dengan matang agar lahir pemimpin terbaik yang mendampingi jokowi," pungkasnya.