Bahas Rakhine, Wiranto Diundang ke Myanmar Bertemu Aung San Suu Kyi

SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku mendapat undangan khusus dari Myanmar untuk bertemu dengan penasihat negara tersebut, Aung San Suu Kyi.

Undangan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Myanmar kepada Wiranto di sela-sela acara KTT ke-32 ASEAN di Singapura. “Ada undangan untuk saya ke Myanmar bertemu Aung San Suu Kyi,” ujar Wiranto, Sabtu (28/4/2018).

Mantan Panglima ABRI itu menilai undangan dari Suu Kyi sebagai hal yang wajar, mengingat selama ini Indonesia cukup aktif dalam membantu menyelesaikan konflik atau masalah-masalah pengembalian pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu bahkan sempat mengunjungi kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, untuk menunjukkan betapa tingginya kepedulian Indonesia terhadap persoalan tersebut.

“Indonesia istilahnya mengemban misi negara yang keempat untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, makanya presiden (Jokowi) datang ke sana (Bangladesh). Saya sebagai menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan mencoba untuk menjabarkan semangat presiden itu, bagaimana ikut membantu masalah kemanusiaan di Rakhine State bisa segera terselesaikan,” ujar Wiranto.

Menurut purnawirawan jenderal itu, undangan yang dia terima dari Suu Kyi kali ini berkemungkinan bakal berkaitan dengan persoalan Rakhine. Myanmar, kata Wiranto, akan meminta Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri tanpa mendatangkan akibat yang fatal.

“Jadi, undangan pada saya terkait dengan bagaimana Indonesia bisa memberikan pengalaman masa lalu yang barangkali dapat diterapkan di Myanmar,” ucapnya.

Dia menuturkan, Myanmar dapat membuka diri kepada Indonesia karena rasa percaya yang telah dibangun Presiden Jokowi. Iktikad baik kepala negara mampu meyakinkan bahwa posisi Indonesia netral dalam persoalan yang sedang terjadi di Myanmar.

Indonesia mengambil orientasi untuk membantu mengatasi persoalan internal Myanmar tanpa ada keinginan atau pretensi untuk melakukan infiltrasi ataupun intervensi.