2019, RI Berinvestasi di Saudi agar Ongkos Haji Lebih Murah

BOGOR - Pemerintah berencana menginvestasikan dana haji di Arab Saudi pada tahun depan. Investasi di Arab Saudi ini memungkinkan adanya pembiayaan haji yang lebih efisien.

Dalam rapat terbatas (ratas) dibahas bahwa investasi tidak hanya dilakukan di Arab Saudi, tetapi juga di dalam negeri. “Kami sudah menyampaikan juga dan Menag setuju bahwa 2019kita akan melakukan investasi. Supaya biaya ibadah haji itu bisa lebih efisien,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat ditemui seusai rapat terbatas mengenai pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Anggito mengatakan, investasi akan diarahkan untuk mendukung program-program kebijakan Kementerian Agama (Kemenag), khususnya menyangkut investasi di Arab Saudi.

Menurutnya salah satu investasi yang akan dilakukan adalah mengontrak pemondokan lebih awal dan tidak hanya satu tahun. Selain itu investasi yang berkaitan dengan katering dan transportasi. “Jadi kalau Pak Menteri punya kebijakan, kami akan melakukan investasi tahun depan, insyaallah. Tahun ini kan masih transisi. Tahun depan mudahmudahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kita bisa lebih efisien,” ungkapnya.

Mengenai besaran efisiensi biaya haji ke depan, Anggito belum dapat memastikannya. Namun dia mengatakan, jika pengadaan layanan haji dilakukan secara multitahun, efisiensinya cukup besar.

“Belum tahu. Tapi bisa dibayangkan kalau dulu Kemenag hanya bisa mengalokasikan pengadaan pelayanan ibadah haji satu tahun, BPKH bisa melakukan kontrak-kontrak jangka panjang. Tentu itu dari sisi biaya akan lebih murah,” jelasnya.

Di sisi lain dia juga belum dapat memastikan proporsi antara investasi di Arab Saudi dan di Indonesia. Untuk investasi di Arab Saudi bergantung pada rate, risiko, dan kebijakan. “(Nilai investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri) belum bisa ditetapkan. Sekarang karena ini masih berjalan prosesnya,” tuturnya.

Mengenai investasi di dalam negeri, Anggito mengatakan akan diarahkan pada mekanisme pembiayaan investasi nonanggaran (PINA) yang di pimpin Bappenas. Nantinya Bappenas yang akan menyampaikan proyek-proyek investasinya. “Menteri Bappenas yang akan menyampaikan kepada kami daftar-daftar proyek-proyek investasi. Yang itu optimal dan aman. Dan itu menggunakan prinsip syariah,” urainya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bahwa investasi ini bisa menurunkan biaya haji. Menurutnya, dana haji yang diinvestasikan dapat memberikan nilai manfaat.

“Ya intinya dana haji diharapkan nilai manfaatnya. Dari investasi dapat mengurangi biaya haji,” ungkapnya. Bambang mengatakan bahwa adanya investasi serupa ini membuat Pemerintah Malaysia dapat menanggung biaya haji hingga 47%.

Sementara itu Pemerintah Indonesia saat ini hanya dapat menanggung 45%.

“Kita cari instrumen yang nilainya ambil baginya lebih besar. Yang penting harus di atas deposito, yang sekarang di bayar jamaah 55% dari total nilai seutuhnya,” ungkapnya.

Sementara itu saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengelolaan dana haji untuk investasi dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Hal ini menurutnya penting agar pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan. “Saya ingin mendapatkan laporan dari BPKH mengenai kepercayaan yang telah diberikan umat mengenai dana yang ada. Mengenai pengelolaannya kita ingin transparan dan akuntabel. Ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada,” tuturnya.

Adapun Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, sebagaimana perintah Presiden, investasi harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah.

Selain itu dengan prinsip kehati-hatian. “Harus memilih yang betul-betul paling kecil risikonya dan dapat manfaat sebesar-besarnya. Nanti kepala BPKH bisa melaporkan sendiri bagaimana tahapannya ke depan. Rencana jangka menengah dan jangka panjang nanti bisa langsung disampaikan,” sebutnya. (Dita Angga)