Jokowi Unggul di Survei, Demokrat: Akan Ada Capres Alternatif
Senin, 23 April 2018 - 21:26 WIB
Jokowi Unggul di Survei, Demokrat: Akan Ada Capres Alternatif
A
A
A
JAKARTA - Elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) terus unggul dalam sejumlah survei politik. Namun demikian, keunggulan di sejumlah survei itu dinilai tak menjadi jaminan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan survei bukan satu-satunya acuan dalam mengukur kemenangan suksesi kepemimpinan dalam demokrasi.
"Ini hal yang dinamis, kalaupun jadi pegangan, bukan satu-satunya," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Meski unggul di berbagai survei, Nurhayati menilai, Jokowi masih berpeluang dikalahkan di Pilpres 2019. Nurhayati juga berharap akan ada capres alternatif yang jadi penantang Jokowi.
"Di demokrasi kita tak ingin memberikan sedikit pilihan ke masyarakat. Kemungkinan (capres alternatif) masih terbuka, tinggal tunggu," kata Nurhayati.
Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 72,2%. "Bagus kalau masyarakat merasa puas, tapi pemerintah jangan berpuasa diri," tegas Nurhayati.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan survei bukan satu-satunya acuan dalam mengukur kemenangan suksesi kepemimpinan dalam demokrasi.
"Ini hal yang dinamis, kalaupun jadi pegangan, bukan satu-satunya," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Meski unggul di berbagai survei, Nurhayati menilai, Jokowi masih berpeluang dikalahkan di Pilpres 2019. Nurhayati juga berharap akan ada capres alternatif yang jadi penantang Jokowi.
"Di demokrasi kita tak ingin memberikan sedikit pilihan ke masyarakat. Kemungkinan (capres alternatif) masih terbuka, tinggal tunggu," kata Nurhayati.
Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 72,2%. "Bagus kalau masyarakat merasa puas, tapi pemerintah jangan berpuasa diri," tegas Nurhayati.
(kri)
