Akselerasi Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Gandeng BUMN

JAKARTA - Dalam menyongsong era industri 4.0, banyak sekali tantangan yang dihadapi yang membutuhkan kesiapan ASN sebagai penggerak utama tata kelola birokrasi pemerintah. Untuk mendukung pengembangan manajemen ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jajaran BUMN.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya dalam pengembangan manajemen ASN. Asman berharap dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman ini agenda reformasi birokrasi akan semakin akseleratif menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024.

“Kami membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua stakeholders, termasuk dari jajaran BUMN yang pembinaannya ada di bawah koordinasi Kementerian BUMN,” kata Menteri Asman usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN, Senin (16/4/2018).

Melalui Nota Kesepahaman ini, ada beberapa hal yang ingin ditransformasi dalam pemerintahan. Misalnya pengembangan human capital management, pengembangan entrepreneurship di lingkungan birokrasi pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan, dan pendayagunaan chief executive officer (CEO) BUMN dalam pendidikan dan pelatihan ASN.

Dukungan jajaran BUMN diperlukan untuk memacu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja, mulai dari perencanaan ASN, rekrutmen dan orientasi CPNS, pengembangan kapasitas ASN, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karier, serta sistem pensiun.

Dalam hal meningkatkan kapasitas ASN, Kemenpan RB bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan (diklat). “Saat ini kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis human capital management melalui pengembangan ASN Corporate University,” jelasnya.

Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training (OJT). Melalui sistem ini, porsi pembelajaran di kelas akan semakin sedikit dibandingkan pembelajaran di lapangan, sehingga lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme ASN.