Ikuti Konferensi PBB, BKKBN Dorong Pengelolaan Migrasi
Ikuti Konferensi PBB, BKKBN Dorong Pengelolaan Migrasi
A
A
A
NEW YORK - Di era disrupsi saat ini, migrasi telah menjadi tren global. Karenanya migrasi perlu dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendorong, misalnya terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja, kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup, faktor keamanan, atau bencana.
“Migrasi ini pada akhirnya menimbulkan perubahan baik daerah asal maupun daerah penerima. Untuk itu berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan baik di daerah asal maupun daerah yg dituju para migrant,” kata Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Muhammad Rizal Martua Damanik dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan ke-51 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Konferensi tahunan tersebut digelar di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (9 April 2018)-Jumat (13 April 2018). Konferensi diikuti 194 negara anggota PBB. Selama sidang, delegasi dari seluruh dunia membacakan statement yang mewakili negaranya masing-masing. Konferensi juga diisi dengan berbagai sesi presentasi dari para ahli terkait topik perencanaan tata kota, dan migrasi.
Damanik mengatakan, untuk mengurangi laju perpindahan penduduk dari desa penduduk ke kota, ekonomi perdesaan harus diperkuat. Kaum perempuan juga harus diberdayakan untuk mengambil peran tersebut.
”Sedangkan isu migrasi internasional harus ditangani secara bersama oleh negara terkait,” kata Damanik yang datang sebagai Ketua Delegasi Pemerintah RI, didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Hermansyah.
Meskipun Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas total yang signifikan dari 2,6 (2012) menjadi 2,4 (2017), tantangan laju urbanisasi dan persentase penduduk tinggal di perkotaan sebesar 68% harus tetap diantisipasi. Pemerintah Indonesia telah menyusun Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang bersinambungan.
“Grand design pembangunan kependudukan juga telah disusun sampai tingkat kabupaten/kota, yang diharapkan dapat menjawab salah satu tantangan perpindahan penduduk yang merata di seluruh wilayah negeri. Pemerintah melalui Kementerian Desa juga telah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahun yang membantu mengembangkan ekonomi desa sehingga mencegah penduduk berpindah ke kota,” jelasnya.
MoU Kerja Sama PPD dan UNFPA
Dalam konferensi tersebut, Muhammad Rizal Martua Damanik juga turut menandatangani MoU antara United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) dengan Partners in Population and Development (PPD). Dalam pertemuan dengan UNFPA, dibahas pula persiapan pelaksanaan konferensi internasional tentang Kerjasama Selatan Selatan Triangular (KSST) yang akan dilaksanakan 8-9 Agustus 2018 di Denpasar Bali.
Konferensi rencananya dihadiri sekitar 30 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan tema Memperkuat Kerja Sama Selatan Selatan demi Mencapai Target SDGs 2030. “Konferensi ini akan diselenggarakan oleh BKKBN, bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai 4 pilar KSST Pemerintah Indonesia, serta didukung oleh UNFPA Indonesia,” jelasnya.
Selama mengikuti konferensi dan pertemuan dengan UNFPA, Damanik juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia untuk PBB (Watapri) Dian Triansjah Djani serta Konsultat Jenderal Pemerintah Indonesia di New York. Dalam pertemuam tersebut juga dibahas mengenai upaya Pemerintah Indonesia menggiatkan kembali kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Pembicaraan spesifik yang dibahas antara lain tentang peningkatan kapasitas dan mutu SDM aparatur BKKBN melalui kerja sama pendidikan studi jangka panjang di Amerika Serikat. Dalam kaitan isu yang sama Ketua Delegasi RI juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala UNITAR, Badan PBB yang memberikan kursus jangka pendek bagi jajaran pemerintah.
“Migrasi ini pada akhirnya menimbulkan perubahan baik daerah asal maupun daerah penerima. Untuk itu berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan baik di daerah asal maupun daerah yg dituju para migrant,” kata Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Muhammad Rizal Martua Damanik dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan ke-51 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Konferensi tahunan tersebut digelar di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (9 April 2018)-Jumat (13 April 2018). Konferensi diikuti 194 negara anggota PBB. Selama sidang, delegasi dari seluruh dunia membacakan statement yang mewakili negaranya masing-masing. Konferensi juga diisi dengan berbagai sesi presentasi dari para ahli terkait topik perencanaan tata kota, dan migrasi.
Damanik mengatakan, untuk mengurangi laju perpindahan penduduk dari desa penduduk ke kota, ekonomi perdesaan harus diperkuat. Kaum perempuan juga harus diberdayakan untuk mengambil peran tersebut.
”Sedangkan isu migrasi internasional harus ditangani secara bersama oleh negara terkait,” kata Damanik yang datang sebagai Ketua Delegasi Pemerintah RI, didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Hermansyah.
Meskipun Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas total yang signifikan dari 2,6 (2012) menjadi 2,4 (2017), tantangan laju urbanisasi dan persentase penduduk tinggal di perkotaan sebesar 68% harus tetap diantisipasi. Pemerintah Indonesia telah menyusun Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang bersinambungan.
“Grand design pembangunan kependudukan juga telah disusun sampai tingkat kabupaten/kota, yang diharapkan dapat menjawab salah satu tantangan perpindahan penduduk yang merata di seluruh wilayah negeri. Pemerintah melalui Kementerian Desa juga telah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahun yang membantu mengembangkan ekonomi desa sehingga mencegah penduduk berpindah ke kota,” jelasnya.
MoU Kerja Sama PPD dan UNFPA
Dalam konferensi tersebut, Muhammad Rizal Martua Damanik juga turut menandatangani MoU antara United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) dengan Partners in Population and Development (PPD). Dalam pertemuan dengan UNFPA, dibahas pula persiapan pelaksanaan konferensi internasional tentang Kerjasama Selatan Selatan Triangular (KSST) yang akan dilaksanakan 8-9 Agustus 2018 di Denpasar Bali.
Konferensi rencananya dihadiri sekitar 30 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan tema Memperkuat Kerja Sama Selatan Selatan demi Mencapai Target SDGs 2030. “Konferensi ini akan diselenggarakan oleh BKKBN, bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai 4 pilar KSST Pemerintah Indonesia, serta didukung oleh UNFPA Indonesia,” jelasnya.
Selama mengikuti konferensi dan pertemuan dengan UNFPA, Damanik juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia untuk PBB (Watapri) Dian Triansjah Djani serta Konsultat Jenderal Pemerintah Indonesia di New York. Dalam pertemuam tersebut juga dibahas mengenai upaya Pemerintah Indonesia menggiatkan kembali kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Pembicaraan spesifik yang dibahas antara lain tentang peningkatan kapasitas dan mutu SDM aparatur BKKBN melalui kerja sama pendidikan studi jangka panjang di Amerika Serikat. Dalam kaitan isu yang sama Ketua Delegasi RI juga berkesempatan beraudiensi dengan Kepala UNITAR, Badan PBB yang memberikan kursus jangka pendek bagi jajaran pemerintah.
(poe)
Explore More