Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Pemerintah memastikan masyarakat di perbatasan dan Komunitas Adat Terpencil atau KAT dapat menikmati pemerataan pembangunan.

Percepatan pembangunan ini akan melibatkan banyak pihak seperti pemda setempat, swasta, hingga perguruan tinggi. Hal ini tidak lepas dari visi pembangunan pemerintah yang merujuk pada Nawacita yang salah satunya mengamanatkan pembangunan dari kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal.

“Kesejahteraan rakyat di perbatasan adalah pertahanan paling efektif. Karena itulah, kami mengajak semua elemen termasuk swasta untuk ambil bagian. Dalam rangka itu pula kami berkeliling ke daerah perbatasan di 41 kabupa ten/kota," kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham saat memberikan keterangan di atas jembatan yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Timor Leste kemarin.

Wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi “jendela” atau “show windows” Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI.

Terdapat 41 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berada di 13 wilayah provinsi yang tersebar dari Aceh yang berbatasan langsung dengan Malaysia sampai Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

“Saya memulai kunjungan dari Kabupaten Belu, selanjutnya secara bertahap semua akan saya kunjungi untuk memastikan bahwa bansos yang dialokasikan untuk daerah-daerah perbatasan tersalurkan sesuai dengan ketentuan," terangnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin menambahkan, rapat koordinasi dimaksudkan untuk melihat langsung permasalahan yang berkembang di perbatasan dan menghimpun masukan. "Jika identifikasi masalah bisa dilakukan dengan baik, selanjutnya bisa dicarikan solusinya untuk mempercepat pembangunan," katanya.

Dari Kabupaten Belu, yang sudah teridentifikasi adalah penanganan kebutuhan sosial lanjut usia dan anak-anak dari para eks pengungsi Timor Timur. "Ini adalah masalah yang berada dalam domain Kemensos. Bila terinventarisasi masalah di luar domain kementerian lain maka akan dikoordinasikan di tingkat lebih tinggi," kata Pepen. (Okezone)