PTTUN Makassar Tak Berwenang Tangani Gugatan Munafri-Rahmatika
Jum'at, 06 April 2018 - 13:45 WIB
PTTUN Makassar Tak Berwenang Tangani Gugatan Munafri-Rahmatika
A
A
A
JAKARTA - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dinilai tidak berwenang menangani perkara gugatan Munafri Arippudin-A Rahmatika Dewi terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tentang penetapan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Pakar hukum ilmu tata negara, Margarito Kamis menilai PTTUN tidak berwenang karena penggugat mengajukan gugatan di luar konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni tindakan hukum pemerintah daerah.
Menurut Margarito, perkara ini sekarang di tangan Mahkamah Agung (MA) setelah KPU Makassar mengajukan kasasi.
Dia menyarankan agar MA dalam mengoreksi putusan PTTUN bertumpu pada kejujuran dan fakta hukum saja. "Pasal 153 undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu tidak memberikan kewenangan, memeriksa (perkara-red) seperti ini kepada TUN, ini kan pelanggaran," ujar Margarito dalam diskusi bertema Mahkamah Agung di Pusaran Pilwalko Makassar, di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Jumat (6/4/2018). (Baca juga: Kasasi KPU Makassar Resmi Teregistrasi di MA )
Menurut Margarito, PTTUN tidak berwenang menangani perkara ini lantaran penggugat mengajukan gugatan di luar konteks pilkada, yakni tindakan hukum pemerintah daerah.
Sekadar informasi, KPU Makassar mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Makassar yang membatalkan keputusannya tenteng penetapan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Keputusan itu mengabulkan gugatan yang diajukan Munafri Arippudin-A Rahmatika Dewi yang juga calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Adapun objek gugatan adalah pembagian smartphone kepada seluruh RT/RW dan pengangkatan ribuan tenaga honorer oleh Pemerintah Kota Makassar.
Pakar hukum ilmu tata negara, Margarito Kamis menilai PTTUN tidak berwenang karena penggugat mengajukan gugatan di luar konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni tindakan hukum pemerintah daerah.
Menurut Margarito, perkara ini sekarang di tangan Mahkamah Agung (MA) setelah KPU Makassar mengajukan kasasi.
Dia menyarankan agar MA dalam mengoreksi putusan PTTUN bertumpu pada kejujuran dan fakta hukum saja. "Pasal 153 undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu tidak memberikan kewenangan, memeriksa (perkara-red) seperti ini kepada TUN, ini kan pelanggaran," ujar Margarito dalam diskusi bertema Mahkamah Agung di Pusaran Pilwalko Makassar, di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Jumat (6/4/2018). (Baca juga: Kasasi KPU Makassar Resmi Teregistrasi di MA )
Menurut Margarito, PTTUN tidak berwenang menangani perkara ini lantaran penggugat mengajukan gugatan di luar konteks pilkada, yakni tindakan hukum pemerintah daerah.
Sekadar informasi, KPU Makassar mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Makassar yang membatalkan keputusannya tenteng penetapan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Keputusan itu mengabulkan gugatan yang diajukan Munafri Arippudin-A Rahmatika Dewi yang juga calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Adapun objek gugatan adalah pembagian smartphone kepada seluruh RT/RW dan pengangkatan ribuan tenaga honorer oleh Pemerintah Kota Makassar.
(dam)
