Kapolri Minta Jajaran Kedepankan Promoter demi Legitimasi Rakyat
Selasa, 03 April 2018 - 17:49 WIB
Kapolri Minta Jajaran Kedepankan Promoter demi Legitimasi Rakyat
A
A
A
BANDUNG - Seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta mengedepankan kinerja profesional, modern, dan terpercaya (promoter) demi mendapatkan legitimasi masyarakat.
Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian mengatakan, reformasi birokrasi dalam lembaga kepolisian terus dilakukan sejak dua tahun terakhir. Lewat program promoter, sejumlah satuan di tubuh Polri melakukan reformasi birokrasi dengan baik. Ini dilakukan agar Polri meraih legitimasi dari masyarakat.
"Reformasi birokrasi merupakan tuntutan jaman dari situasi bangsa saat ini, dan harus berjalan sampai ke level organisasi Polri di wilayah," kata Tito saat memberi sambutan penandatanganan MoU keputusan bersama tentang tata cara zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani di Aula Muryono, Polda Jabar, Selasa (3/4/2018).
Polri yang bekerja sama dengan Kemenpan RB, melakukan penilaian terhadap satuan kerja dan satuan wilayah agar melakukan perubahan. "Penilaian dilakukan untuk mengubah mindset birokratnya dan sistem kerja lebih baik, terperinci, transparan, dan humanis," ujar dia.
Tito lalu menyarankan para Kapolres di seluruh Indonesia agar membaca buku Demokratik Polri karangannya. "Ada buku khusus karangan saya dengan judul Demokratik Polri, disitu dibahas tentang pendekatan kasatwil dalam menjalankan fungsi sebagai anggota Polri sesuai promoter," tutur Tito.
Dalam buku tersebut, ada dua sisi pemahaman sebagai anggota polri. Yakni harus bisa mengedapankan profesionalitas hukum dan legitimasi masyarakat.
"Ada satu kasus di Lampung, di mana Polsek setempat menangkap kepala desa lalu masyarakat mengamuk dan menyerang markas polsek. Kapoldanya telepon saya bahwa situasi mencekam. Saya hanya menilai dari kasus di Lampung itu legitimasi rakyat belum kuat. Ini menjadi pola agar dipahami oleh seluruh Kasatwil," ungkap Kapolri.
Titi memahami situasi di lapangan yang begitu kompleks. Namun harus dicermati mendalam. "Jadi penanganan seperti di Lampung itu bukan salah, hanya tidak tepat. Sekarang bukan lagi jamannya kekuatan (power of abuse) melainkan pendekatam secara persuasif, agar legitimasi masyarakat bisa kita dapatkan," kata Tito.
Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian mengatakan, reformasi birokrasi dalam lembaga kepolisian terus dilakukan sejak dua tahun terakhir. Lewat program promoter, sejumlah satuan di tubuh Polri melakukan reformasi birokrasi dengan baik. Ini dilakukan agar Polri meraih legitimasi dari masyarakat.
"Reformasi birokrasi merupakan tuntutan jaman dari situasi bangsa saat ini, dan harus berjalan sampai ke level organisasi Polri di wilayah," kata Tito saat memberi sambutan penandatanganan MoU keputusan bersama tentang tata cara zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani di Aula Muryono, Polda Jabar, Selasa (3/4/2018).
Polri yang bekerja sama dengan Kemenpan RB, melakukan penilaian terhadap satuan kerja dan satuan wilayah agar melakukan perubahan. "Penilaian dilakukan untuk mengubah mindset birokratnya dan sistem kerja lebih baik, terperinci, transparan, dan humanis," ujar dia.
Tito lalu menyarankan para Kapolres di seluruh Indonesia agar membaca buku Demokratik Polri karangannya. "Ada buku khusus karangan saya dengan judul Demokratik Polri, disitu dibahas tentang pendekatan kasatwil dalam menjalankan fungsi sebagai anggota Polri sesuai promoter," tutur Tito.
Dalam buku tersebut, ada dua sisi pemahaman sebagai anggota polri. Yakni harus bisa mengedapankan profesionalitas hukum dan legitimasi masyarakat.
"Ada satu kasus di Lampung, di mana Polsek setempat menangkap kepala desa lalu masyarakat mengamuk dan menyerang markas polsek. Kapoldanya telepon saya bahwa situasi mencekam. Saya hanya menilai dari kasus di Lampung itu legitimasi rakyat belum kuat. Ini menjadi pola agar dipahami oleh seluruh Kasatwil," ungkap Kapolri.
Titi memahami situasi di lapangan yang begitu kompleks. Namun harus dicermati mendalam. "Jadi penanganan seperti di Lampung itu bukan salah, hanya tidak tepat. Sekarang bukan lagi jamannya kekuatan (power of abuse) melainkan pendekatam secara persuasif, agar legitimasi masyarakat bisa kita dapatkan," kata Tito.
(pur)
