Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Tak Mudah Terbitkan Perppu
Jum'at, 30 Maret 2018 - 16:35 WIB
Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Tak Mudah Terbitkan Perppu
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah untuk tidak mudah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Hal itu diungkapkan Zulkifli menyikapi adanya wacana penerbitan perppu mengenai pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka.
Zulkifli mengakui pemerintah memiliki kewenangan perppu. “Namun begitu, pemerintah juga jangan mudah mengeluarkan perppu,” ujar Zulkifli seusai menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Negeri Semarang (Unnes) ke-53, di Auditorium Prof Wuryanto, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Maret 2018. (Baca juga: Banyak Cakada Tersangka, Golkar Minta Jokowi Keluarkan Perppu )
Dia khawatir jika diterbitkan dengan mudah, pemerintah akan sering menerbitkan perppu. “Jika penerbitan [erppu terlalu mudah, segala sesuatu tentu akan disikapi dengan menerbitkan perppu. Masak sedikit-sedikit Perppu, bagaimana nanti? Itu pendapat saya,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Dalam orasi ilmiah tentang Sosialisasi Empat Pilar, Zulkifli menekankan pentingnya nilai- nilai Pancasila dalam mengurai persoalan kebinekaan yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia.
Dia menyatakan, bangsa Indonesia harus kembali kepada cita- cita kemerdekaan dan keluhuran nilai- nilai Pancasila, guna menyelesaikan berbagai persoalan yang belakangan terus mengancam keutuhan persatuan bangsa.
“Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila memiliki spirit yang kuat untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk dalam menjawab tantangan kebangsaan,” ujarnya.
Menurut dia, bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang bersumber dari dalam maupun eksternal akibat pengaruh tatanan global dan kapitalisme.
Tantangan kebangsaan dari dalam, sebut dia, di antaranya tercermin dari masih lemahnya penghayatan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Selain itu masih ada pengabaian terhadap kepentingan daerah dan munculnya fanatisme kedaerahan.
Dia menjelaskan, tantangan kebangsaan akibat pengaruh globalisasi ditandai dengan kian meluasnya pengaruh globalisasi kehidupan dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam.
“Sedangkan pengaruh dari kapitalisme ditandai oleh kian kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan berbagai kebijakan nasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia, bangsa ini harus kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka. Meluruskan kembali kepada apa yang pernah diingatkan Bung Karno sebagai salah satu pendiri negara ini.
“Bangsa ini harus merdeka agar bersatu, bersatu agar berdaulat, berdaulat agar bisa berlaku adil dan adil agar Indonesia menjadi sejahtera. Karena itu merupakan tujuan Indonesia ada dan merdeka,” tuturnya. (ahmad antoni)
Hal itu diungkapkan Zulkifli menyikapi adanya wacana penerbitan perppu mengenai pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka.
Zulkifli mengakui pemerintah memiliki kewenangan perppu. “Namun begitu, pemerintah juga jangan mudah mengeluarkan perppu,” ujar Zulkifli seusai menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Negeri Semarang (Unnes) ke-53, di Auditorium Prof Wuryanto, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Maret 2018. (Baca juga: Banyak Cakada Tersangka, Golkar Minta Jokowi Keluarkan Perppu )
Dia khawatir jika diterbitkan dengan mudah, pemerintah akan sering menerbitkan perppu. “Jika penerbitan [erppu terlalu mudah, segala sesuatu tentu akan disikapi dengan menerbitkan perppu. Masak sedikit-sedikit Perppu, bagaimana nanti? Itu pendapat saya,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Dalam orasi ilmiah tentang Sosialisasi Empat Pilar, Zulkifli menekankan pentingnya nilai- nilai Pancasila dalam mengurai persoalan kebinekaan yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia.
Dia menyatakan, bangsa Indonesia harus kembali kepada cita- cita kemerdekaan dan keluhuran nilai- nilai Pancasila, guna menyelesaikan berbagai persoalan yang belakangan terus mengancam keutuhan persatuan bangsa.
“Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila memiliki spirit yang kuat untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk dalam menjawab tantangan kebangsaan,” ujarnya.
Menurut dia, bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang bersumber dari dalam maupun eksternal akibat pengaruh tatanan global dan kapitalisme.
Tantangan kebangsaan dari dalam, sebut dia, di antaranya tercermin dari masih lemahnya penghayatan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Selain itu masih ada pengabaian terhadap kepentingan daerah dan munculnya fanatisme kedaerahan.
Dia menjelaskan, tantangan kebangsaan akibat pengaruh globalisasi ditandai dengan kian meluasnya pengaruh globalisasi kehidupan dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam.
“Sedangkan pengaruh dari kapitalisme ditandai oleh kian kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan berbagai kebijakan nasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia, bangsa ini harus kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka. Meluruskan kembali kepada apa yang pernah diingatkan Bung Karno sebagai salah satu pendiri negara ini.
“Bangsa ini harus merdeka agar bersatu, bersatu agar berdaulat, berdaulat agar bisa berlaku adil dan adil agar Indonesia menjadi sejahtera. Karena itu merupakan tujuan Indonesia ada dan merdeka,” tuturnya. (ahmad antoni)
(dam)
