E-KTP, Setnov Minta Bantuan Demokrat dan Siapkan Rp20 M untuk KPK
Kamis, 29 Maret 2018 - 15:42 WIB
E-KTP, Setnov Minta Bantuan Demokrat dan Siapkan Rp20 M untuk KPK
A
A
A
JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan Setya Novanto untuk lolos dari jeratan hukum kasus korupsi e-KTP. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah satu cara yang dilakukan Setnov adalah meminta bantuan kepada Partai Demokrat.
"Untuk antisipasi agar tidak diperiksa penegak hukum meminta bantuan Partai Demokrat," kata Jaksa Ahmad Burhanudin saat membacakan tuntutan untuk Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).
Upaya lain yang dilakukan Novanto adalah menyiapkan sejumlah uang untuk 'mengamankan' KPK. "Terdakwa juga akan mempersiapkan uang Rp20 miliar untuk KPK," imbuh Burhanuddin.
Sementara itu, Jaksa Irene Putri mengatakan korupsi pengadaan e-KTP telah dilakukan dengan modus nontradisional. Banyak modus canggih yang akhirnya terungkap dalam penyidikan.
Bahkan, sejak proyek e-KTP ini dibahas, bau amis campur tangan kepentingan bisnis pengusaha dan anggota DPR tampak dalam intervensi proses anggaran proyek e-KTP. Irene menyebut kombinasi tersebut dengan istilah political corruption.
Oleh karena itu, ucap Irene, KPK harus berpikir progresif, terutama dalam memaknai perbuatan menguntungkan diri sendiri. "Menangani perkara ini tidak bisa dilakukan secara konvensional, harus progresif," ucap Irene.
"Untuk antisipasi agar tidak diperiksa penegak hukum meminta bantuan Partai Demokrat," kata Jaksa Ahmad Burhanudin saat membacakan tuntutan untuk Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).
Upaya lain yang dilakukan Novanto adalah menyiapkan sejumlah uang untuk 'mengamankan' KPK. "Terdakwa juga akan mempersiapkan uang Rp20 miliar untuk KPK," imbuh Burhanuddin.
Sementara itu, Jaksa Irene Putri mengatakan korupsi pengadaan e-KTP telah dilakukan dengan modus nontradisional. Banyak modus canggih yang akhirnya terungkap dalam penyidikan.
Bahkan, sejak proyek e-KTP ini dibahas, bau amis campur tangan kepentingan bisnis pengusaha dan anggota DPR tampak dalam intervensi proses anggaran proyek e-KTP. Irene menyebut kombinasi tersebut dengan istilah political corruption.
Oleh karena itu, ucap Irene, KPK harus berpikir progresif, terutama dalam memaknai perbuatan menguntungkan diri sendiri. "Menangani perkara ini tidak bisa dilakukan secara konvensional, harus progresif," ucap Irene.
(pur)
