Tingkatkan Pelayanan, PNS Harus Kepo

JAKARTA - Pemerintah menaruh harapan besar kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2017 dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Para calon abdi negara atau aparatur sipil negara (ASN) ini diminta memiliki sikap rasa ingin tahu atau knowing every particular object (kepo) agar dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahwa harapan besar tersebut bukanlah tanpa alasan karena CPNS yang diterima berasal dari seleksi yang begitu kompetitif.

Dari 2,4 juta pelamar, hanya 33.155 yang berhasil lolos atau di terima. “Saya menaruh harapan yang besar kepada saudara-saudara, birokrat-birokrat muda. Saya meyakini saudara-saudara akan jadi motor kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Kita harus meyakini semua,” ujarnya dalam Presidential Lecture bagi CPNS hasil seleksi CPNS pada 2017 di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.

Jokowi meyakini, jika para birokrat muda ini mau bekerja keras dan selalu berinovasi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih maksimal.

Selain itu, dia juga meminta agar para ASN lebih kepo dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kepo yang dimaksud adalah memiliki rasa ingin tahu terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat.

“Kalian harus memiliki rasa ingin tahu. Kalau anak muda sekarang bilang harus kepo, rasa ingin tahu, ingin mengerti, harus kepo teknologi, dan kepo pada keinginan masyarakat. Jangan hanya kepo pada mantan pacar saja,” tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengingatkan, birokrasi merupakan sebuah wadah untuk melayani segenap kebutuhan masyarakat. Pada era sekarang ini masyarakat sangat berharap agar para birokrat mampu memberikan pelayanan publik dengan baik dan cepat.

“Masyarakat ingin dilayani cepat. Ingin birokrat kita kerja cepat. Kalau bisa diselesaikan 3 menit, ya selesaikan 3 menit. Mengurus izin sekarang ini masih ada yang berbulan-bulan. Saya mendengar mingguan saja tidak mau, apalagi berbulan-bulan,” ucapnya. Presiden membeberkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai gubernur.

Saat itu Jokowi mengaku jengkel ketika melakukan sidak untuk memeriksa jalannya proses perizinan. Dalam sidak tersebut di temukan proses penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) membutuhkan waktu berminggu-minggu. Padahal, dalam realitasnya hanya beberapa menit.

“Padahal hanya menulis nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, dan jenis usaha. Saya tanya ke petugas, kenapa harus menunggu dua minggu? Ternyata yang lama di lantai tiga, kepala kantornya. Saya naik ke lantai tiga, saya cari kepala kantornya. Untungnya tidak ada,” ucapnya.

Dia menegaskan hal serupa jangan sampai terulang lagi serta kebiasaan birokrasi yang cenderung memperlama pelayanan dihilangkan. Saat ini pemerintah sebagaimana birokrat juga dituntut untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan lebih efisien.

“Saya titip, saudara-saudara menjadi simpul pemersatu bangsa ini. Menjadi pembela Pancasila yang aktif mengamankan dan mengamalkannya. Menjadi birokrat-birokrat yang penuh integritas, bebas dari korupsi, yang melayani masyarakat, dan mampu membawa lompatan-lompatan kemajuan bagi kejayaan bangsa kita Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, formasi CPNS yang dibuka pada 2017 berjumlah 37.138 di 62 kementerian/lembaga dan satu provinsi. Total pelamar CPNS 2017 sebanyak 2.433.656 orang.

“Dari jumlah formasi tersebut, 34.167 adalah formasi umum, 2.310 formasi lulusan cumlaude, 168 formasi penyandang disabilitas, serta 493 formasi putra/putri Papua dan Papua Barat yang akan ditempatkan di lintas kementerian atau lembaga,” ucapnya.

Menurut Asman, proses rekrutmen CPNS merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas ASN. Maka itu, pada seleksi 2017 sepenuhnya menggunakan sistem CAT yang memiliki hasil secara realtime.

“Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung bersih, transparan, objektif, dan bebas dari KKN. Hasilnya pun dapat dilihat secara real time. Kelulusan peserta sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan para peserta, bukan karena titipan atau praktik tidak terpuji lainnya,” paparnya.

Lebih lanjut Menpan-RB juga mengatakan, selain guru dan tenaga kesehatan, tenaga administrasi juga masih mendominasi komposisi PNS yang ada saat ini yang jumlah totalnya sebesar 4,3 juta lebih.

Dari jumlah tersebut, jabatan pelaksana yang bersifat administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 26%. Menurutnya, komposisi PNS seperti ini dinilai cukup berat menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, yang mana menghendaki ada spesialisasi keahlian.

“Untuk itu, rekrutmen ASN pada 2017 dan ke depan kami fokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai dengan core business instansi guna membidik berbagai sasaran Nawacita, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” kata Asman. (Dita Angga)