Muzani Akui Penambahan Pimpinan MPR Bebani Keuangan Negara
Muzani Akui Penambahan Pimpinan MPR Bebani Keuangan Negara
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengakui, penambahan pimpinan MPR akan meningkatkan beban negara.
Adapun pimpinan MPR tambahan adalah dirinya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.
"Kalau menambah beban, saya akui. Setiap pejabat yang bertambah itu akan menambah beban keuangan negara," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Namun Muzani berharap kinerja dirinya, Cak Imin dan Basarah bisa efektif sebagai pimpinan MPR baru. "Sehingga bisa memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa ini bukan sekadar bagi jabatan saja," ujar anggota komisi I DPR ini.
Sementara mengenai keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang enggan menghadiri pelantikan dirinya, Cak Imin dan Basarah, Muzani enggan menanggapinya.
"Saya enggak ada komentar ya, itu karena urusan rumah tangga partai lain, tidak ada komentar," ujarnya.
Adapun Muzani, Cak Imin dan Ahmad Basarah telah dilantik menjadi pimpinan MPR tambahan. Pelantikan itu menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Sebab, satu pasal dalam Undang-undang itu soal penambahan tiga kursi pimpinan MPR. Sehingga, mulai hari ini pimpinan MPR berjumlah delapan orang, selain Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahyudin dari Partai Golkar, Evert Ernest Mangindaan dari Partai Demokrat, dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Adapun pimpinan MPR tambahan adalah dirinya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.
"Kalau menambah beban, saya akui. Setiap pejabat yang bertambah itu akan menambah beban keuangan negara," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Namun Muzani berharap kinerja dirinya, Cak Imin dan Basarah bisa efektif sebagai pimpinan MPR baru. "Sehingga bisa memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa ini bukan sekadar bagi jabatan saja," ujar anggota komisi I DPR ini.
Sementara mengenai keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang enggan menghadiri pelantikan dirinya, Cak Imin dan Basarah, Muzani enggan menanggapinya.
"Saya enggak ada komentar ya, itu karena urusan rumah tangga partai lain, tidak ada komentar," ujarnya.
Adapun Muzani, Cak Imin dan Ahmad Basarah telah dilantik menjadi pimpinan MPR tambahan. Pelantikan itu menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Sebab, satu pasal dalam Undang-undang itu soal penambahan tiga kursi pimpinan MPR. Sehingga, mulai hari ini pimpinan MPR berjumlah delapan orang, selain Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahyudin dari Partai Golkar, Evert Ernest Mangindaan dari Partai Demokrat, dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
(maf)
Explore More