Lewat Kritik, Amien Ingin Tunjukkan Ketimpangan Kepemilikan Lahan
Lewat Kritik, Amien Ingin Tunjukkan Ketimpangan Kepemilikan Lahan
A
A
A
JAKARTA - Aktivis sosial Syahganda Nainggolan menilai melalui kritik, Amien Rais ingin menunjukkan soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.
Syahganda mengatakan, kritik yang disampaikan Amien didasarkan atas janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita. Salah Satu poin yang digarisbawahi adalah terkait agenda reforma agraria.
"Jokowi punya janji di Nawacita mau lakukan reforma agraria, bukan bagi-bagi sertifikat," kata Syahganda dalam diskusi bertajuk Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).
Seperti diketahui, sebelumnya Amien mengkritik pembagian sertifikat tanah kepada warga oleh Presiden Jokowi sebagai pembohongan.
Kritik Amien memancing reaksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Amien jangan asal berbicara. (Baca juga: Luhut Cari Dosa Amien, Din Syamsuddin: Jangan Ancam Mengancam! )
Bahkan Luhut mengungkap dosa Amien banyak dan dia bisa mencarinya. Hingga akhirnya menimbulkan kontroversi.
Syahganda menegaskan ada perbedaan antara sertifikasi tanah dan reforma agraria. Sertifikasi tanah, kata Syahganda, lebih bertujuan untuk mempercepat pelayanan birokrasi.
Sementara reforma agraria dilakukan untuk merombak struktur ekonomi yang timpang melalui redistribusi sumber agraria.
"Sertifikasi tanah hanya pelayanan publik, seperti orang mau buat KTP, tinggal datang, foto, jadi. Hanya memperkuat kepemilikan," kata Syahganda. (Baca juga: Jawab Kritik Amien, Istana: Bagi-bagi Sertifikat Tanah Program Nyata )
Masih soal kritik Amien soal ketimpangan, Syahganda mengatakan kritik tersebut juga cocok dengan hasil penelitian Megawati Institute yang memotret fenomena menguatnya oligarki serta agregasi penguasaan lahan di Indonesia.
"Ada 10 persen orang kuasai 75 persen lahan di Indonesia. Kritik itu pernah disampaikan Megawati Institute. Kritik ini kalau bukan Amien yang omong, orang enggak akan dengar," ucap Syahganda.
Syahganda mengatakan, kritik yang disampaikan Amien didasarkan atas janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita. Salah Satu poin yang digarisbawahi adalah terkait agenda reforma agraria.
"Jokowi punya janji di Nawacita mau lakukan reforma agraria, bukan bagi-bagi sertifikat," kata Syahganda dalam diskusi bertajuk Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).
Seperti diketahui, sebelumnya Amien mengkritik pembagian sertifikat tanah kepada warga oleh Presiden Jokowi sebagai pembohongan.
Kritik Amien memancing reaksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Amien jangan asal berbicara. (Baca juga: Luhut Cari Dosa Amien, Din Syamsuddin: Jangan Ancam Mengancam! )
Bahkan Luhut mengungkap dosa Amien banyak dan dia bisa mencarinya. Hingga akhirnya menimbulkan kontroversi.
Syahganda menegaskan ada perbedaan antara sertifikasi tanah dan reforma agraria. Sertifikasi tanah, kata Syahganda, lebih bertujuan untuk mempercepat pelayanan birokrasi.
Sementara reforma agraria dilakukan untuk merombak struktur ekonomi yang timpang melalui redistribusi sumber agraria.
"Sertifikasi tanah hanya pelayanan publik, seperti orang mau buat KTP, tinggal datang, foto, jadi. Hanya memperkuat kepemilikan," kata Syahganda. (Baca juga: Jawab Kritik Amien, Istana: Bagi-bagi Sertifikat Tanah Program Nyata )
Masih soal kritik Amien soal ketimpangan, Syahganda mengatakan kritik tersebut juga cocok dengan hasil penelitian Megawati Institute yang memotret fenomena menguatnya oligarki serta agregasi penguasaan lahan di Indonesia.
"Ada 10 persen orang kuasai 75 persen lahan di Indonesia. Kritik itu pernah disampaikan Megawati Institute. Kritik ini kalau bukan Amien yang omong, orang enggak akan dengar," ucap Syahganda.
(dam)
Explore More