Program KB Akan Memberikan Manfaat bagi Generasi Masa Depan
Selasa, 20 Maret 2018 - 19:39 WIB
Program KB Akan Memberikan Manfaat bagi Generasi Masa Depan
A
A
A
BANDUNG - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo mengatakan, tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar seremoni di lapangan.
Peryataan tersebut disampaikan Sigit saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program KKBPK Tingkat Provinsi, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/03/2018).
Menurutnya, sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih akan menikmati periode bonus demografi hingga 2035. Namun, kondisi kualitas penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih memiliki persentase pendidikan SD ke bawah lebih dari 50%.
"Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia, kalau mau Program KKBPK berhasil, harus dimulai dari Jawa Barat terlebih dahulu" ujar Sigit.
Peningkatan kualitas manusia harus diawali dengan pemberian gizi yang baik, sehingga tidak akan terjadi kelahiran stunting. Harapan dari keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Angka kelahiran total (total fertility rate) secara Nasional mengalami penurunan dari 2,6 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). Hal ini pun dialami oleh Jawa Barat, TFR mengalami penurunan dari 2,5 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017).
CPR all method mengalami kenaikan dari 62.2 ke 63.3 (SDKI 2017) sehingga BKKBN masih perlu melakukan segmentasi sasaran penggarapan program KKBPK agar kesertaan ber-KB yang semakin berkualitas.
Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.
Sigit optimis melalui Rakorda yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di daerah, seluruh target tersebut dapat tercapai. “Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar H. Koesmayadie Tatang yang mewakili Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah Jawa Barat siap untuk terus mendukung program Keluarga Berencana.
"Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan dan peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis," ungkap Koesmayadie.
Terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama dengan berbagai program lainnya, seperti kampung KB, Koesmayadie menegaskan, program tersebut harus dipastikan dapat dilaksanakan optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
"Program ini pasti berhasil jika semua pihak ikut bekerjasama. Karena ini memerlukan dukungan serta kerjasama dari stakeholders dan mitra kerja terkait," tandasnya.
Disamping itu, Koesmayadie juga menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk senantiasa terus memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi berbagai program dan kebijakan kependudukan yang berkaitan erat ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan dan ketersediaan pangan dan energi.
"Kita akan mampu mensolusikan dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada melalui kontribusi kita dalam upaya memperjuangkan keluarga bahagia, berkualitas dan sejahtera," imbuhnya.
Peryataan tersebut disampaikan Sigit saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program KKBPK Tingkat Provinsi, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/03/2018).
Menurutnya, sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih akan menikmati periode bonus demografi hingga 2035. Namun, kondisi kualitas penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih memiliki persentase pendidikan SD ke bawah lebih dari 50%.
"Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia, kalau mau Program KKBPK berhasil, harus dimulai dari Jawa Barat terlebih dahulu" ujar Sigit.
Peningkatan kualitas manusia harus diawali dengan pemberian gizi yang baik, sehingga tidak akan terjadi kelahiran stunting. Harapan dari keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.
Angka kelahiran total (total fertility rate) secara Nasional mengalami penurunan dari 2,6 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017). Hal ini pun dialami oleh Jawa Barat, TFR mengalami penurunan dari 2,5 (SDKI 2012) ke 2,4 (SDKI 2017).
CPR all method mengalami kenaikan dari 62.2 ke 63.3 (SDKI 2017) sehingga BKKBN masih perlu melakukan segmentasi sasaran penggarapan program KKBPK agar kesertaan ber-KB yang semakin berkualitas.
Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.
Sigit optimis melalui Rakorda yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di daerah, seluruh target tersebut dapat tercapai. “Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar H. Koesmayadie Tatang yang mewakili Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah Jawa Barat siap untuk terus mendukung program Keluarga Berencana.
"Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan dan peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis," ungkap Koesmayadie.
Terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama dengan berbagai program lainnya, seperti kampung KB, Koesmayadie menegaskan, program tersebut harus dipastikan dapat dilaksanakan optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
"Program ini pasti berhasil jika semua pihak ikut bekerjasama. Karena ini memerlukan dukungan serta kerjasama dari stakeholders dan mitra kerja terkait," tandasnya.
Disamping itu, Koesmayadie juga menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk senantiasa terus memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi berbagai program dan kebijakan kependudukan yang berkaitan erat ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan dan ketersediaan pangan dan energi.
"Kita akan mampu mensolusikan dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada melalui kontribusi kita dalam upaya memperjuangkan keluarga bahagia, berkualitas dan sejahtera," imbuhnya.
(pur)
