Ditanya Poros Ketiga di Pilpres, Zulkifli Hasan Singgung Utang Negara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak memberikan komentar mengenai wacana poros ketiga pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Zukifli justru menyinggung utang negara yang sudah mencapai Rp4.000 Triliun lebih. "Tiap hari poros terus yang dibahas. Kita pikirin utang negara dulu dah Rp4.000 triliun lebih," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Menurut Zulkifli Hasan, wacana poros pada Pilpres 2019 tidak penting dibahas di tahun politik. Kata Zulkifli, yang terpenting bagaimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres bisa berkualitas.
"Tidak membuat kita berhadap-hadapan. Apalagi menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan," kata ketua MPR ini.
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) merupakan agenda politik yang rutin digelar setiap lima tahun sekali dalam proses demokrasi.
"Oleh karena itu kita tidak mempertaruhkan segalanya untuk mencapai kemenangan. Risikonya tinggi sekali seperti Pilgub Jakarta masih terasa sampai sekarang, karena itu saya mengajak poros nasional itu poros yang rasional, bukan capres 1, 2, 3," katanya.
Zukifli justru menyinggung utang negara yang sudah mencapai Rp4.000 Triliun lebih. "Tiap hari poros terus yang dibahas. Kita pikirin utang negara dulu dah Rp4.000 triliun lebih," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Menurut Zulkifli Hasan, wacana poros pada Pilpres 2019 tidak penting dibahas di tahun politik. Kata Zulkifli, yang terpenting bagaimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres bisa berkualitas.
"Tidak membuat kita berhadap-hadapan. Apalagi menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan," kata ketua MPR ini.
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) merupakan agenda politik yang rutin digelar setiap lima tahun sekali dalam proses demokrasi.
"Oleh karena itu kita tidak mempertaruhkan segalanya untuk mencapai kemenangan. Risikonya tinggi sekali seperti Pilgub Jakarta masih terasa sampai sekarang, karena itu saya mengajak poros nasional itu poros yang rasional, bukan capres 1, 2, 3," katanya.
(dam)