Jelang Putusan, Kader PBB Gelar Demo di Depan Gedung Bawaslu
Minggu, 04 Maret 2018 - 17:24 WIB
Jelang Putusan, Kader PBB Gelar Demo di Depan Gedung Bawaslu
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kader Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).
Unjuk rasa itu digelar menjelang sidang putusan ajudikasi sengketa pelaksanaan Pemilu 2019 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan PBB yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB nanti.
"Kenapa kita ke sini karena kita dizalimi," teriak kader PBB dalam orasinya.
Dalam aksinya, mereka berharap Bawaslu mengabulkan gugatan mereka. Sehingga bisa menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2019 mendatang.
Dalam aksinya, mereka juga meneriakkan yel-yel atau lagu PBB. Sementara itu berdasarkan pantauan SINDOnews, sejumlah aparat Kepolisian sudah bersiaga di sekitar kantor Bawaslu.
Penjagaan kantor Bawaslu pun diperketat. Pintu depan maupun samping kantor Bawaslu ditutup. Sekadar diketahui, KPU menyatakan PBB tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU pada proses verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.
Unjuk rasa itu digelar menjelang sidang putusan ajudikasi sengketa pelaksanaan Pemilu 2019 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan PBB yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB nanti.
"Kenapa kita ke sini karena kita dizalimi," teriak kader PBB dalam orasinya.
Dalam aksinya, mereka berharap Bawaslu mengabulkan gugatan mereka. Sehingga bisa menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2019 mendatang.
Dalam aksinya, mereka juga meneriakkan yel-yel atau lagu PBB. Sementara itu berdasarkan pantauan SINDOnews, sejumlah aparat Kepolisian sudah bersiaga di sekitar kantor Bawaslu.
Penjagaan kantor Bawaslu pun diperketat. Pintu depan maupun samping kantor Bawaslu ditutup. Sekadar diketahui, KPU menyatakan PBB tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU pada proses verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.
(dam)
