PKB-Golkar Berebut Jadi Cawapres Jokowi
Kamis, 01 Maret 2018 - 16:30 WIB
PKB-Golkar Berebut Jadi Cawapres Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar mulai terang-terangan menyodorkan ketua umumnya sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kedua partai mengklaim ketua umumnya bisa menjadi sosok tepat yang akan menguatkan keterpilihan Jokowi serta meningkatkan kapabilitas kinerja pemerintahan dalam periode kedua Presiden Jokowi nanti.
Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mengungkapkan, sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa menjadi pasangan ideal Presiden Jokowi di Pilpres 2019 karena setidaknya punya tiga modal kuat yang bisa menambah elektabilitas Jokowi dan melengkapi dari sisi representasi politik.
"Modal kuat atau alasan pertama kenapa Cak Imin layak menjadi cawapres Jokowi adalah basis dukungan dari warga Nahdlatul Ulama (NU) sehingga dianggap dapat mendongkrak elektabilitas Jokowi," kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Kedua, menurut Daniel, Cak Imin merupakan kekuatan kebangsaan yang mampu menyatukan unsur Islam dan nasionalis. Capres siapa pun, menurutnya, butuh wakil yang mampu mendongkrak dan menambah suara. "Dan Cak Imin memiliki itu. Apalagi jumlah pemilih terbesar adalah Jawa. NU kan salah satu tiang penyangga keberadaan Indonesia," ujarnya.
Alasan ketiga, lanjut Daniel, karena tantangan Jokowi ke depan harus mampu membenahi fondasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat. Dalam posisi tersebut, kata dia, Cak Imin memiliki visi pembenahan sektor hilir untuk produksi petani dan nelayan.
"Kita harus berdaulat dan mandiri di bidang ekonomi pangan dan energi dengan mengandalkan kekuatan anak bangsa sendiri," tegasnya.
Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya memang sejauh ini belum membicarakan siapa yang akan diusung sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi. Namun di Golkar dan mayoritas kader tentu menginginkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa mendampingi Jokowi. "Kalau saya ditanya sebagai kader, tentu ingin kader terbaik Partai Golkar, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (sebagai cawapres Jokowi)," katanya.
Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik (nonaktif) Puan Maharani mengatakan, sejauh ini partai politik pendukung Presiden Jokowi belum ada yang mengajukan nama untuk cawapres, termasuk dari PKB. "Silaturahmi sudah kami lakukan, tapi belum ada yang kasih nama yang akan maju cawapres dari partai-partai tersebut," kata Puan.
Di PDI Perjuangan, kata Puan, masih dalam proses pengkajian nama cawapres yang tentu akan digodok bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Nama-nama yang dikaji dan digodok itu ada yang dari lingkup internal dan ada juga dari kalangan eksternal. Jadi dalam penggodokan itu yang utama bukan bicara orang per orang, melainkan kriterianya.
Kepuasan Publik Topang Elektabilitas Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mendominasi bursa Pilpres 2019 dengan dukungan resmi yang telah diberikan oleh delapan partai politik, PDI Perjuangan, Partai NasDem, PSI, PPP, Golkar, Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI. Kuatnya nama Jokowi disokong juga oleh tingginya tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja maupun kepemimpinannya.
"Untuk pertanyaan terkait tingkat akseptabilitas, Joko Widodo masih dianggap sebagai tokoh yang paling bersih dari korupsi (41,2%), paling tegas (46,6%), paling mampu memimpin (56,8%), dan paling layak untuk menjadi Presiden (57,2%)," kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojati saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Survei tersebut dilakukan antara tanggal 7-16 Februari 2018 di 120 desa/kelurahan tersebar di 120 kecamatan di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error +/- 2,89% dan tingkat kepercayaan 95%.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin yang hadir dalam diskusi pemaparan survei tersebut mengungkapkan, partainya tentu mencermati berbagai survei baik yang melakukan simulasi AHY sebagai capres maupun dalam posisi cawapres. Persoalan nanti Demokrat mengusung AHY atau tidak, kata Didi, masih ada waktu bagi partainya untuk memutuskan ke depan.
"Itu semua jadi masukan buat kami. Tapi yang pasti, negeri ini ternyata butuh tokoh muda, ini muncul tokoh-tokoh muda seperti Mas AHY, ada Pak Anies, dan berbagai tokoh muda. Saya kira ini hal yang baik bagi perjalanan demokrasi ke depan," katanya.
Di tempat sama, politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengungkapkan, tingginya elektabilitas JK sebagai cawapres Jokowi menunjukkan bahwa masyarakat melihat kenyataan Jokowi-JK itu saling melengkapi. Jokowi merupakan pemimpin yang lahir dari bawah, mulai dari wali kota, gubernur sampai jadi presiden.
Selain itu Jokowi juga pemimpin yang turun ke bawah dengan sering blusukan sehingga disukai generasi milenial. "Kemudian Pak JK punya pengalaman panjang di birokrasi, mantan ketua umum Golkar, ketua Dewan Masjid, dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Jadi memang rakyat tidak tidur dan bisa melihat fakta-fakta yang ada," kata Maruarar.
Namun Maruarar melihat kenyataan pasangan Jokowi-JK itu dari sisi atau aspek manfaat di mana rakyat merasakan langsung kinerjanya. Bukan dari sisi konstitusi yang saat ini dalam perdebatan apakah JK masih dimungkinkan sebagai cawapres lagi atau tidak mengingat sudah dua periode menjabat sebagai wapres.
Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mengungkapkan, sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa menjadi pasangan ideal Presiden Jokowi di Pilpres 2019 karena setidaknya punya tiga modal kuat yang bisa menambah elektabilitas Jokowi dan melengkapi dari sisi representasi politik.
"Modal kuat atau alasan pertama kenapa Cak Imin layak menjadi cawapres Jokowi adalah basis dukungan dari warga Nahdlatul Ulama (NU) sehingga dianggap dapat mendongkrak elektabilitas Jokowi," kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Kedua, menurut Daniel, Cak Imin merupakan kekuatan kebangsaan yang mampu menyatukan unsur Islam dan nasionalis. Capres siapa pun, menurutnya, butuh wakil yang mampu mendongkrak dan menambah suara. "Dan Cak Imin memiliki itu. Apalagi jumlah pemilih terbesar adalah Jawa. NU kan salah satu tiang penyangga keberadaan Indonesia," ujarnya.
Alasan ketiga, lanjut Daniel, karena tantangan Jokowi ke depan harus mampu membenahi fondasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat. Dalam posisi tersebut, kata dia, Cak Imin memiliki visi pembenahan sektor hilir untuk produksi petani dan nelayan.
"Kita harus berdaulat dan mandiri di bidang ekonomi pangan dan energi dengan mengandalkan kekuatan anak bangsa sendiri," tegasnya.
Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya memang sejauh ini belum membicarakan siapa yang akan diusung sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi. Namun di Golkar dan mayoritas kader tentu menginginkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa mendampingi Jokowi. "Kalau saya ditanya sebagai kader, tentu ingin kader terbaik Partai Golkar, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (sebagai cawapres Jokowi)," katanya.
Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik (nonaktif) Puan Maharani mengatakan, sejauh ini partai politik pendukung Presiden Jokowi belum ada yang mengajukan nama untuk cawapres, termasuk dari PKB. "Silaturahmi sudah kami lakukan, tapi belum ada yang kasih nama yang akan maju cawapres dari partai-partai tersebut," kata Puan.
Di PDI Perjuangan, kata Puan, masih dalam proses pengkajian nama cawapres yang tentu akan digodok bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Nama-nama yang dikaji dan digodok itu ada yang dari lingkup internal dan ada juga dari kalangan eksternal. Jadi dalam penggodokan itu yang utama bukan bicara orang per orang, melainkan kriterianya.
Kepuasan Publik Topang Elektabilitas Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mendominasi bursa Pilpres 2019 dengan dukungan resmi yang telah diberikan oleh delapan partai politik, PDI Perjuangan, Partai NasDem, PSI, PPP, Golkar, Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI. Kuatnya nama Jokowi disokong juga oleh tingginya tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja maupun kepemimpinannya.
"Untuk pertanyaan terkait tingkat akseptabilitas, Joko Widodo masih dianggap sebagai tokoh yang paling bersih dari korupsi (41,2%), paling tegas (46,6%), paling mampu memimpin (56,8%), dan paling layak untuk menjadi Presiden (57,2%)," kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojati saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Survei tersebut dilakukan antara tanggal 7-16 Februari 2018 di 120 desa/kelurahan tersebar di 120 kecamatan di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error +/- 2,89% dan tingkat kepercayaan 95%.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin yang hadir dalam diskusi pemaparan survei tersebut mengungkapkan, partainya tentu mencermati berbagai survei baik yang melakukan simulasi AHY sebagai capres maupun dalam posisi cawapres. Persoalan nanti Demokrat mengusung AHY atau tidak, kata Didi, masih ada waktu bagi partainya untuk memutuskan ke depan.
"Itu semua jadi masukan buat kami. Tapi yang pasti, negeri ini ternyata butuh tokoh muda, ini muncul tokoh-tokoh muda seperti Mas AHY, ada Pak Anies, dan berbagai tokoh muda. Saya kira ini hal yang baik bagi perjalanan demokrasi ke depan," katanya.
Di tempat sama, politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengungkapkan, tingginya elektabilitas JK sebagai cawapres Jokowi menunjukkan bahwa masyarakat melihat kenyataan Jokowi-JK itu saling melengkapi. Jokowi merupakan pemimpin yang lahir dari bawah, mulai dari wali kota, gubernur sampai jadi presiden.
Selain itu Jokowi juga pemimpin yang turun ke bawah dengan sering blusukan sehingga disukai generasi milenial. "Kemudian Pak JK punya pengalaman panjang di birokrasi, mantan ketua umum Golkar, ketua Dewan Masjid, dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Jadi memang rakyat tidak tidur dan bisa melihat fakta-fakta yang ada," kata Maruarar.
Namun Maruarar melihat kenyataan pasangan Jokowi-JK itu dari sisi atau aspek manfaat di mana rakyat merasakan langsung kinerjanya. Bukan dari sisi konstitusi yang saat ini dalam perdebatan apakah JK masih dimungkinkan sebagai cawapres lagi atau tidak mengingat sudah dua periode menjabat sebagai wapres.
(amm)
