Contohkan Sosok JK, PDIP Ingin Cawapres Jokowi dari Luar Jawa
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak bisa lagi menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
JK tidak bisa menyalonkan diri karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. "Kan tidak mungkin dia (JK-red) maju lagi. Sudah dua periode," ujar Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/2/2018). (Baca juga: JK Digadang Dampingi Jokowi Lagi, Mahfud: Kalau Suda Dua Kali, Tidak Boleh )
Meski demikian, dia mengakui Jokowi dan JK adalah pasangan yang ideal. Faktor kewilayahan menjadi salah satu yang membuat pasangan ini dianggap ideal.
"Faktor kewilayahan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, bukan Pulau Jawa saja. Jadi sebaiknya kepemimpinan ke depan itu kaya sekarang, dengan Pak JK. Itu sudah bagus," tutur Anggota Komisi II DPR ini.
Oleh kaena itu, sambung dia, cawapres pendamping Presiden Jokowi nantinya disarankan dari luar Jawa.
"Sekarang misalnya Pak Jokowi bisa ambil dari Sumatera, Kalimantan, atau lain lain. Jadi kebinekaan kita ini harus kita jaga. Jangan dulu dibuat seperti Pak Harto,"
kata anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini.
JK tidak bisa menyalonkan diri karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. "Kan tidak mungkin dia (JK-red) maju lagi. Sudah dua periode," ujar Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/2/2018). (Baca juga: JK Digadang Dampingi Jokowi Lagi, Mahfud: Kalau Suda Dua Kali, Tidak Boleh )
Meski demikian, dia mengakui Jokowi dan JK adalah pasangan yang ideal. Faktor kewilayahan menjadi salah satu yang membuat pasangan ini dianggap ideal.
"Faktor kewilayahan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, bukan Pulau Jawa saja. Jadi sebaiknya kepemimpinan ke depan itu kaya sekarang, dengan Pak JK. Itu sudah bagus," tutur Anggota Komisi II DPR ini.
Oleh kaena itu, sambung dia, cawapres pendamping Presiden Jokowi nantinya disarankan dari luar Jawa.
"Sekarang misalnya Pak Jokowi bisa ambil dari Sumatera, Kalimantan, atau lain lain. Jadi kebinekaan kita ini harus kita jaga. Jangan dulu dibuat seperti Pak Harto,"
kata anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini.
(dam)