KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Dukungan Politik yang Tulus
Kamis, 22 Februari 2018 - 12:11 WIB
KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Dukungan Politik yang Tulus
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menilai pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika ada komitmen dan dukungan kuat dari seluruh elemen bangsa khususnya pemerintah.
"Kerja penegak hukum saja tanpa dukungan politik yang utuh dan tulus tidak akan mungkin bisa maksimal," tutur Febri di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Menurut Febri, KPK merasa bersyukur karena dukungan dan komitmen itu tetap diberikan sejumlah pihak, meski hal itu perlu lebih ditingkatkan lagi. Apalagi, kata Febri bagi masyarakat yang selama ini terus menerus menjadi korban korupsi dengan kesadaran penuh terus menjadi bagian dari ikhtiar pemberantasan korupsi.
Dilanjutkan dia, KPK berharap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan berjalan mengarah pada perang terhadap ketimpangan sosial dan ke depan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.
"Karena itulah KPK masuk di berbagai lini yang bersentuhan dengan penerimaan negara, dan mewaspadai kebijakan dan perilaku yang koruptif yang diambil para pejabat dengan pertimbangan keuntungan diri sendiri dan kelompok," pungkasnya.
"Kerja penegak hukum saja tanpa dukungan politik yang utuh dan tulus tidak akan mungkin bisa maksimal," tutur Febri di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Menurut Febri, KPK merasa bersyukur karena dukungan dan komitmen itu tetap diberikan sejumlah pihak, meski hal itu perlu lebih ditingkatkan lagi. Apalagi, kata Febri bagi masyarakat yang selama ini terus menerus menjadi korban korupsi dengan kesadaran penuh terus menjadi bagian dari ikhtiar pemberantasan korupsi.
Dilanjutkan dia, KPK berharap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan berjalan mengarah pada perang terhadap ketimpangan sosial dan ke depan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.
"Karena itulah KPK masuk di berbagai lini yang bersentuhan dengan penerimaan negara, dan mewaspadai kebijakan dan perilaku yang koruptif yang diambil para pejabat dengan pertimbangan keuntungan diri sendiri dan kelompok," pungkasnya.
(kri)
