Tahun Ini Mahkamah Agung Mendapat Tambahan 1.591 Calon Hakim
Tahun Ini Mahkamah Agung Mendapat Tambahan 1.591 Calon Hakim
A
A
A
BOGOR - Tahun ini Mahkamah Agung (MA) akan menyambut 1.591 calon hakim dari seluruh Indonesia. Penambahan calon hakim dapat memenuhi kebutuhan hakim pada 86 pengadilan baru yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada 2016 lalu.
”Diharapkan calon hakim dapat mengemban tugas dengan amanah, serta memberikan kontribusi bagi negara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur saat melakukan penyerahan secara simbolis SK kepada perwakilan CPNS calon hakim MA dalam acara Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS Calon Hakim di Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI di Bogor, Rabu (21/2/2018).
Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MA Hatta Ali, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dan Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji.
Presiden Jokowi berpesan para calon hakim dapat menyelesaikan segala keluhan dari masyarakat. Baik dalam hal banyaknya regulasi, birokrasi yang berbelit-belit, maupun proses perizinan yang sangat banyak.
Menurutnya, hukum di negara Indonesia tidak boleh lemah. Untuk itu MA harus kuat dalam memberi rasa keadilan. "Jangan sampai Indonesia seperti negara-negara yang gagal, yang disebabkan gagalnya menghadirkan hukum di negara tersebut," katanya.
Jokowi mengatakan, kepastian hukum merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta harus dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada hukum yang diperjualbelikan. Selain melanggar aturan, hal tersebut juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya yakin MA dapat menjadi institusi berwibawa dan terpercaya, serta dipercaya masyarakat. Dan ini akan terwujud apabila calon hakim berintegritas yang tidak diragukan kejujurannya,” ujarnya.
”Diharapkan calon hakim dapat mengemban tugas dengan amanah, serta memberikan kontribusi bagi negara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur saat melakukan penyerahan secara simbolis SK kepada perwakilan CPNS calon hakim MA dalam acara Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS Calon Hakim di Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI di Bogor, Rabu (21/2/2018).
Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MA Hatta Ali, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dan Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji.
Presiden Jokowi berpesan para calon hakim dapat menyelesaikan segala keluhan dari masyarakat. Baik dalam hal banyaknya regulasi, birokrasi yang berbelit-belit, maupun proses perizinan yang sangat banyak.
Menurutnya, hukum di negara Indonesia tidak boleh lemah. Untuk itu MA harus kuat dalam memberi rasa keadilan. "Jangan sampai Indonesia seperti negara-negara yang gagal, yang disebabkan gagalnya menghadirkan hukum di negara tersebut," katanya.
Jokowi mengatakan, kepastian hukum merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta harus dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada hukum yang diperjualbelikan. Selain melanggar aturan, hal tersebut juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya yakin MA dapat menjadi institusi berwibawa dan terpercaya, serta dipercaya masyarakat. Dan ini akan terwujud apabila calon hakim berintegritas yang tidak diragukan kejujurannya,” ujarnya.
(poe)
Explore More