Ketua DPR Yakin Presiden Jokowi Bakal Teken UU MD3
Rabu, 21 Februari 2018 - 16:13 WIB
Ketua DPR Yakin Presiden Jokowi Bakal Teken UU MD3
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meyakini Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang disahkan melalui rapat paripurna Senin 12 Februari 2018 akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Walaupun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa Jokowi kemungkinan tidak akan menandatangani UU tersebut.
"Kami masih menyakini Pak Jokowi akan menandatangani," ujar Bambang Soesatyo usai menghadiri Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Energy Building, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).
Sebab, kata dia, UU MD3 itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah. "Termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Selain itu, dia meminta Menkumham Yasonna Laoly untuk terus meyakinkan Presiden Jokowi bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan bahwa walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini juga menjelaskan jika ada pihak-pihak yang masih tidak sependapat dengan pasal yang ada di UU MD3, maka dipersilakan menggugat melalui uji materi di MK.
"Kami masih menyakini Pak Jokowi akan menandatangani," ujar Bambang Soesatyo usai menghadiri Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Energy Building, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).
Sebab, kata dia, UU MD3 itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah. "Termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Selain itu, dia meminta Menkumham Yasonna Laoly untuk terus meyakinkan Presiden Jokowi bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan bahwa walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini juga menjelaskan jika ada pihak-pihak yang masih tidak sependapat dengan pasal yang ada di UU MD3, maka dipersilakan menggugat melalui uji materi di MK.
(kri)
