PKS Usung Kader Sendiri Jadi Capres di Pilpres 2019
Jum'at, 16 Februari 2018 - 20:45 WIB
PKS Usung Kader Sendiri Jadi Capres di Pilpres 2019
A
A
A
SLEMAN - Partai Keadilan Sejahteran (PKS) dipastikan akan mengusung kader sendiri untuk maju sebagai calon presiden (Capres) dalam
pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Untuk kepentingan tersebut PKS telah menetapkan sembilan kader sebagai bakal calon presiden (bacapres) maupun Bacawapres. Yaitu Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Mata, Irwan Prayitno, Muhammad Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan keputusan PKS ini bukan tanpa alasan. Selain sudah menjadi keputusan Majelis Syuro PKS, pada pemilu mendatang PKS harus menjadi bagian capres maupun cawapres. Juga melihat hasil dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) calon yang diusung PKS memenangkan lebih dari separuh daerah yang diikutinya.
Terakhir pada Pilkada Serentak 2017, PKS memenangkan 56% dari 95 pilkada yang diikutinya. Termasuk kader yang terpilih bukan hanya
membeirkan kontibusi yang bagus bagi pembangunan daerah namun juga Indonesia.
“Ini membuktikan kader PKS memang handal dan dapat dipercaya untuk memimpin kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, target nasional PKS dalam pemilu mendatang selain dapat menjadi partai papan atas, yaitu dengan meraih suara dua digit atau
milinal 12%, suara juga menjadi bagian capres dan cawapres. Maka dalam Pilkada 2018 ini akan menjadi tolak ukur sekaligus batu loncatan guna mewujudkan hal tersebut. Sehingga PKS akan mengoptimalkan semua potensi yang ada.
“Kami manargetkan pada Pilkada 2018 ini dari 143 pilkada yang diikuti, minimal meriah 60% kemenangan dan dari 28 kader yang diusung
minmal 14-16 kader yang menjadi pemimpin daerah,” paparnya.
PKS juga akan melakukan komunikasi dengan partai lain soal 9 capres dari kader PKS itu untuk berkoalisi. Sebab dari 10 partai yang ada
tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengajukan capres sendiri. Yaitu kurang dari 20% kursi atau 25% suara. Sebagai follow up, maka
Majelis Syuro PKS telah membentuk tim komunikasi koalisi yang nantinya akan melakukan komunokasi dan penjajagan dengan partai lain.
“Tim ini dikomandani oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal,” terangnya.
Komandan Tim Komunikasi Koalisi PKS, Mustafa Kamal menambahkan setelah menetapkan sembilan kader sebagai bacapres maupun bacawapres, selain akan mengaungkan nama-nama tersebut, juga segera akan melakukan komunikasi secara intensif dengan partai lain. Diharapkan dari komunikasi politik tersebut, akan ada pemahaman dan persamaan flatform serta visi misi partai politik. Yaitu koalisi berdasarkan nilai bukan yang bersifat pragmatis.
“Koalisi ini akan didorong ada kebersaam dalam membangun Indonesia, yakni negeri yang madani, adil sejahtera dan bermartabat serta
menjadikan NKRI yang utuh berdaulat di negeri sendiri,” tambahnya.
Menurut Mustafa Kamal, sebagai tindaklanjutnya akan bersama-sama membentuk perencanaan pemenangan dan melakukan penyusunan
pemerintahan ke depan serta dengan membuat draf yang detail. Jadi bukan hanya koalisi politik yang berorientasi jangka pendek dan
kekuasaan, namun ada kesamaan cita-cita dan membentuk susunan pemerintahan jangka panjang.
“Karena itu secepatnya kami akan melakukan komunikasi,” ungkapnya.
pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Untuk kepentingan tersebut PKS telah menetapkan sembilan kader sebagai bakal calon presiden (bacapres) maupun Bacawapres. Yaitu Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Mata, Irwan Prayitno, Muhammad Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan keputusan PKS ini bukan tanpa alasan. Selain sudah menjadi keputusan Majelis Syuro PKS, pada pemilu mendatang PKS harus menjadi bagian capres maupun cawapres. Juga melihat hasil dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) calon yang diusung PKS memenangkan lebih dari separuh daerah yang diikutinya.
Terakhir pada Pilkada Serentak 2017, PKS memenangkan 56% dari 95 pilkada yang diikutinya. Termasuk kader yang terpilih bukan hanya
membeirkan kontibusi yang bagus bagi pembangunan daerah namun juga Indonesia.
“Ini membuktikan kader PKS memang handal dan dapat dipercaya untuk memimpin kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, target nasional PKS dalam pemilu mendatang selain dapat menjadi partai papan atas, yaitu dengan meraih suara dua digit atau
milinal 12%, suara juga menjadi bagian capres dan cawapres. Maka dalam Pilkada 2018 ini akan menjadi tolak ukur sekaligus batu loncatan guna mewujudkan hal tersebut. Sehingga PKS akan mengoptimalkan semua potensi yang ada.
“Kami manargetkan pada Pilkada 2018 ini dari 143 pilkada yang diikuti, minimal meriah 60% kemenangan dan dari 28 kader yang diusung
minmal 14-16 kader yang menjadi pemimpin daerah,” paparnya.
PKS juga akan melakukan komunikasi dengan partai lain soal 9 capres dari kader PKS itu untuk berkoalisi. Sebab dari 10 partai yang ada
tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengajukan capres sendiri. Yaitu kurang dari 20% kursi atau 25% suara. Sebagai follow up, maka
Majelis Syuro PKS telah membentuk tim komunikasi koalisi yang nantinya akan melakukan komunokasi dan penjajagan dengan partai lain.
“Tim ini dikomandani oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal,” terangnya.
Komandan Tim Komunikasi Koalisi PKS, Mustafa Kamal menambahkan setelah menetapkan sembilan kader sebagai bacapres maupun bacawapres, selain akan mengaungkan nama-nama tersebut, juga segera akan melakukan komunikasi secara intensif dengan partai lain. Diharapkan dari komunikasi politik tersebut, akan ada pemahaman dan persamaan flatform serta visi misi partai politik. Yaitu koalisi berdasarkan nilai bukan yang bersifat pragmatis.
“Koalisi ini akan didorong ada kebersaam dalam membangun Indonesia, yakni negeri yang madani, adil sejahtera dan bermartabat serta
menjadikan NKRI yang utuh berdaulat di negeri sendiri,” tambahnya.
Menurut Mustafa Kamal, sebagai tindaklanjutnya akan bersama-sama membentuk perencanaan pemenangan dan melakukan penyusunan
pemerintahan ke depan serta dengan membuat draf yang detail. Jadi bukan hanya koalisi politik yang berorientasi jangka pendek dan
kekuasaan, namun ada kesamaan cita-cita dan membentuk susunan pemerintahan jangka panjang.
“Karena itu secepatnya kami akan melakukan komunikasi,” ungkapnya.
(kri)
