Alutsista Dalam Negeri Dukung Kesuksesan Operasi Perdamaian PBB

JAKARTA - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin menilai, industri pertahanan (Inhan) dalam negeri Indonesia terbukti mampu mendukung operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ketrampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industri strategis milik bangsa Indonesia sendiri, demi perdamaian dunia," tegas Mayor Jenderal Hartind Asrin, dalam diskusi panel dengan tema bertempat di Markas Besar PBB, Jumat (16/2/2018).

Diskusi panel yang mengambil tema Upaya Mengatasi Kesenjangan Kapabilitas Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB bertujuan untuk mengkaji dan mempromosikan penggunaan inovatif industri strategis dalam mendukung MPP PBB, sekaligus menampilkan keberhasilan Kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di MPP PBB dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional.

Pada waktu yang bersamaan, kegiatan juga diharapkan dapat mempromosikan produk-produk industri strategis Indonesia kepada negara-negara kontributor MPP PBB.

Diskusi panel yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan UN Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34) juga menghadirkan United Nations Under-Secretary-General (USG) for Field Support, Atul Khare selaku pembicara utama. KUAI/Dewatap RI untuk PBB di New York, dan Duta Besar Ina Krisnamurthi, sebagai sebagai moderator.
Kegiatan diskusi panel juga diisi oleh sejumlah panelis yaitu Ms. AnneMarie van den Berg (Direktur Divisi Dukungan Logisitik PBB), Kolonel Aldrin Petrus Mongan (Wakil Komandan Pusat Pemeliharaan Perdamaian), dan Yayat Ruyat (Kepala Divisi Pengembangan, PT. PINDAD (Persero).

Dirjen Strahan juga menggaris-bawahi keberhasilan Indonesia untuk optimalkan penggunaan produk industri strategis nasional oleh Kontingen Garuda dalam MPP PBB sesuai amanat Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019.

“Semua MPP PBB memerlukan suatu inovasi dan penguatan kapasitas untuk dapat menjalankan tugasnya di lapangan, dan saat ini PBB bersama dengan negara kontributor perlu terus meningkatkan kerjasamanya di bawah kerangka bilateral maupun trilateral", tegas USG Atul Khare.

Diskusi panel ini juga membahas beberapa isu penting, yaitu pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan pemelihara perdamaian PBB untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas MPP PBB, potensi kemitraan dan kerja sama antar negara-negara anggota PBB, dan terdapat keperluan untuk melibatkan sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas. Termasuk membahas langkah konkret untuk perkuat kemampuan MPP PBB, melalui pengadaan alternatif dan pembiayaan peralatan yang inovatif.

"Kegiatan diskusi panel, yang merupakan bagian dari rangkaian kampanye Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan tahun 2019-2020, mendapatkan sambutan positif dari negara anggota PBB yang hadir pada pertemuan C-34 ini karena dipandang memiliki nilai inovasi dan terobosan out of the box, ini merupakan bukti nyata kontribusi Indonesia bagi Misi Perdamaian PBB yang efektif dan berkinerja lebih baik," ujarnya.
sucipto