Pasal 122 di UU MD3 Dinilai Ancam Kebebasan Masyarakat
Rabu, 14 Februari 2018 - 19:58 WIB
Pasal 122 di UU MD3 Dinilai Ancam Kebebasan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pasal 122 huruf k dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang disahkan beberapa hari lalu, dinilai mengancam kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya.
Sebab, norma di pasal itu tidak memiliki kepastian hukum. Maka pengamat politik Said Salahudin berpendapat bahwa, pasal tersebut wajib dipersoalkan.
Adapun Pasal 122 huruf k dalam UU MD3 itu mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
"Ini tidak memiliki kepastian hukum, sehingga sangat berbahaya dan mengancam kebebasan masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya mengawasi wakil rakyat yang telah mereka pilih saat pemilu," kata Said Salahudin kepada SINDOnews, Rabu (14/2/2018).
Said menjelaskan, kata merendahkan di dalam bunyi pasal tersebut yang bersifat multitafsir, sehingga tidak memiliki kepastian hukum, berbahaya, dan berpotensi mengancam masyarakat.
Dia menambahkan, kata merendahkan itu luas sekali pengertiannya. Menurutnya, kata merendahkan itu bisa diartikan mengurangi, menjatuhkan, menurunkan, memperkecil, memandang rendah, mencela, menghina, menista, mencaci, memburukkan, dan seterusnya.
"Dari banyak pengertian itu, makna mana yang dimaksud oleh DPR sebagai maksud dari kata merendahkan?" tutur Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
Sebab, norma di pasal itu tidak memiliki kepastian hukum. Maka pengamat politik Said Salahudin berpendapat bahwa, pasal tersebut wajib dipersoalkan.
Adapun Pasal 122 huruf k dalam UU MD3 itu mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
"Ini tidak memiliki kepastian hukum, sehingga sangat berbahaya dan mengancam kebebasan masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya mengawasi wakil rakyat yang telah mereka pilih saat pemilu," kata Said Salahudin kepada SINDOnews, Rabu (14/2/2018).
Said menjelaskan, kata merendahkan di dalam bunyi pasal tersebut yang bersifat multitafsir, sehingga tidak memiliki kepastian hukum, berbahaya, dan berpotensi mengancam masyarakat.
Dia menambahkan, kata merendahkan itu luas sekali pengertiannya. Menurutnya, kata merendahkan itu bisa diartikan mengurangi, menjatuhkan, menurunkan, memperkecil, memandang rendah, mencela, menghina, menista, mencaci, memburukkan, dan seterusnya.
"Dari banyak pengertian itu, makna mana yang dimaksud oleh DPR sebagai maksud dari kata merendahkan?" tutur Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
(maf)
