Gelar Rakornis, BKKBN Ingin Bumikan Program Kampung KB
Selasa, 13 Februari 2018 - 14:11 WIB
Gelar Rakornis, BKKBN Ingin Bumikan Program Kampung KB
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat nasional di Jakarta, Senin 12 Februari 2018.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo, kegiatan ini untuk membumikan program Kampung KB agar tidak sekadar seremoni.
“Rakornis ini mengintegrasikan program semua sektor di lapangan. Ada sekurangnya 119 kemitraan, jumlah ini akan terus bertambah. Seluruh sektor di pusat dan daerah dapat terintegrasi bekerja sama dan teraplikasikan dengan baik terutama di daerah. Ini butuh dorongan dari pusat,” kata Sigit.
Sigit menekankan tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini dilakukan tidak sekadar seremoni, tetapi harus sungguh-sungguh berjalan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk program Kampung KB yang saat ini seluruh kecamatan di Indonesia sudah ada Kampung KB.
“Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.
Pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) di antaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.
Dengan Rakornis yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di pusat dan daerah, diharapkan target tersebut dapat tercapai.
“Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.
Pada pembukaan Rakornis juga diberikan penghargaan kepada lembaga diklat Kampung KB terbaik. Ada 13 provinsi yang mendapat penghargaan. Provinsi Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi yang mendapat nilai akreditasi teratas.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo, kegiatan ini untuk membumikan program Kampung KB agar tidak sekadar seremoni.
“Rakornis ini mengintegrasikan program semua sektor di lapangan. Ada sekurangnya 119 kemitraan, jumlah ini akan terus bertambah. Seluruh sektor di pusat dan daerah dapat terintegrasi bekerja sama dan teraplikasikan dengan baik terutama di daerah. Ini butuh dorongan dari pusat,” kata Sigit.
Sigit menekankan tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini dilakukan tidak sekadar seremoni, tetapi harus sungguh-sungguh berjalan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk program Kampung KB yang saat ini seluruh kecamatan di Indonesia sudah ada Kampung KB.
“Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.
Pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) di antaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.
Dengan Rakornis yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di pusat dan daerah, diharapkan target tersebut dapat tercapai.
“Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.
Pada pembukaan Rakornis juga diberikan penghargaan kepada lembaga diklat Kampung KB terbaik. Ada 13 provinsi yang mendapat penghargaan. Provinsi Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi yang mendapat nilai akreditasi teratas.
(dam)
