Ikut Pantau Pilkada Serentak, Ini Alasan Komnas HAM
Ikut Pantau Pilkada Serentak, Ini Alasan Komnas HAM
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada serentak akan berlangsung pada Juni 2018 mendatang. Proses tahapan pilkada sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, di antaranya hari ini KPU akan menetapkan pasangan calon yang sudah mendaftar di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.
Terkait hal ini, Komnas HAM merasa memiliki kepentingan untuk memantau jalannya pilkada dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Ketua Tim pemantauan Pilkada Komnas HAM, Khairiansyah, hasil pilkada harus ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak dasar manusia.
"Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi HAM adalah pemerintah," tutur Khairiansyah saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Wakil Ketua Komnas HAM ini menilai ada beberapa faktor yang mendorong Komnas HAM melakukan pemantauan Pilkada serentak 2018.
Pertama, menurut dia, pilkada kali ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak.
Dia menuturkan, berdasarkan data daftar penduduk pemilih potensial (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU terdapat 160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih. Saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual atau pencocokan dan penelitian (coklit).
"KPU mencatat 569 bakal calon kepada daerah diterima pendaftarannya, sekitar 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 411 dengan dukungan partai politik. Khusus untuk paslon gubernur dan wagub terdapat 116 pasangan yang akan berkontestasi di 17 provinsi," ujarnya.
Selain itu, Khairiansyah mengatakan, pilkada akan digelar di provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, di antaranya calon pemilih di Jawa Barat sebanyak 32,2 juta, Jawa Timur sebanyak 30,9 juta dan Jawa Tengah sebesar 27,4 juta.
Kemudian, kata dia, Sumatera Utara sebesar 10,1 juta, Sulawesi Selatan yakni 6,4 juta dan Papua sebesar 3,2 juta. Hal ini masih ditambah provinsi-provinsi lain yang menggelar pilkada.
"Jika di beberapa provinsi itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menghalangi dan mencinderai pelaksanaan hak pilih, maka akan sangat mudah tercipta situasi chaos (kisruh-red) di satu sisi, dan rendahnya legitimasi pemerintahan daerah di sisi lain," tuturnya.
Terkait hal ini, Komnas HAM merasa memiliki kepentingan untuk memantau jalannya pilkada dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Ketua Tim pemantauan Pilkada Komnas HAM, Khairiansyah, hasil pilkada harus ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak dasar manusia.
"Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi HAM adalah pemerintah," tutur Khairiansyah saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Wakil Ketua Komnas HAM ini menilai ada beberapa faktor yang mendorong Komnas HAM melakukan pemantauan Pilkada serentak 2018.
Pertama, menurut dia, pilkada kali ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak.
Dia menuturkan, berdasarkan data daftar penduduk pemilih potensial (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU terdapat 160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih. Saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual atau pencocokan dan penelitian (coklit).
"KPU mencatat 569 bakal calon kepada daerah diterima pendaftarannya, sekitar 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 411 dengan dukungan partai politik. Khusus untuk paslon gubernur dan wagub terdapat 116 pasangan yang akan berkontestasi di 17 provinsi," ujarnya.
Selain itu, Khairiansyah mengatakan, pilkada akan digelar di provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, di antaranya calon pemilih di Jawa Barat sebanyak 32,2 juta, Jawa Timur sebanyak 30,9 juta dan Jawa Tengah sebesar 27,4 juta.
Kemudian, kata dia, Sumatera Utara sebesar 10,1 juta, Sulawesi Selatan yakni 6,4 juta dan Papua sebesar 3,2 juta. Hal ini masih ditambah provinsi-provinsi lain yang menggelar pilkada.
"Jika di beberapa provinsi itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menghalangi dan mencinderai pelaksanaan hak pilih, maka akan sangat mudah tercipta situasi chaos (kisruh-red) di satu sisi, dan rendahnya legitimasi pemerintahan daerah di sisi lain," tuturnya.
(dam)
Explore More