HPN 2018 Diharapkan Momentum Penguatan Ketahanan Keluarga
HPN 2018 Diharapkan Momentum Penguatan Ketahanan Keluarga
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih menuturkan, Hari Pers Nasional (HPN) 2018 merupakan momentum untuk penguatan ketahanan keluarga.
Menurutnya, pers mempunyai fungsi penting bagi pembangunan suatu negara menuju kehidupan berbangsa yang adil dan makmur. Masyarakat yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut.
"Oleh sebab itu, kebebasan pers yang bertanggungjawab sangat dibutuhkan guna menciptakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani," kata Wirianingsih dalam keterangan resmi, Jumat (9/2/208).
Dikatakan bahwa, di Indonesia pers juga merupakan lembaga infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar yang keempat setelah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
"Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, sebagai bagian dari gerbong besar PKS, mengajak rekan-rekan media untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi pers seperti yang tecantum dalam UU No. 40 tahun 1999, khususnya pada fungsi pers sebagai media infomasi, pendidikan dan kontrol sosial," tukasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pada fungsi kontrol, pers adalah alat kontrol kebijakan negara terhadap pembangunan berbasis keluarga dan perlindungan anak. Sementara pada fungsi pendidikan, diharapkan pers berperan lebih optimal.
"Optimal yang dimaksud adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang sadar sehat, sadar hukum, sadar pengasuhan yang tepat dan sadar politik," paparnya.
Wurianingsih menuturkan, PKS sebagai partai dakwah memiliki cita-cita politik untuk turut serta membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Salah satunya adalah dengan membangun ketahanan keluarga Indonesia.
"Kami percaya bahwa keluarga adalah tempat disemainya sumber daya manusia yang unggul yang akan memengaruhi ketahanan nasional. Keluarga yang lemah akan melahirkan masyarakat yang lemah dan masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah pula," ucapnya.
Menurutnya, pers mempunyai fungsi penting bagi pembangunan suatu negara menuju kehidupan berbangsa yang adil dan makmur. Masyarakat yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut.
"Oleh sebab itu, kebebasan pers yang bertanggungjawab sangat dibutuhkan guna menciptakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani," kata Wirianingsih dalam keterangan resmi, Jumat (9/2/208).
Dikatakan bahwa, di Indonesia pers juga merupakan lembaga infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar yang keempat setelah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
"Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, sebagai bagian dari gerbong besar PKS, mengajak rekan-rekan media untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi pers seperti yang tecantum dalam UU No. 40 tahun 1999, khususnya pada fungsi pers sebagai media infomasi, pendidikan dan kontrol sosial," tukasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pada fungsi kontrol, pers adalah alat kontrol kebijakan negara terhadap pembangunan berbasis keluarga dan perlindungan anak. Sementara pada fungsi pendidikan, diharapkan pers berperan lebih optimal.
"Optimal yang dimaksud adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang sadar sehat, sadar hukum, sadar pengasuhan yang tepat dan sadar politik," paparnya.
Wurianingsih menuturkan, PKS sebagai partai dakwah memiliki cita-cita politik untuk turut serta membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Salah satunya adalah dengan membangun ketahanan keluarga Indonesia.
"Kami percaya bahwa keluarga adalah tempat disemainya sumber daya manusia yang unggul yang akan memengaruhi ketahanan nasional. Keluarga yang lemah akan melahirkan masyarakat yang lemah dan masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah pula," ucapnya.
(maf)
Explore More