Hindari Konflik, Pemerintah Harus Netral dalam Pilkada Serentak
Minggu, 28 Januari 2018 - 20:12 WIB
Hindari Konflik, Pemerintah Harus Netral dalam Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus tetap netral dalam menghadapi Pilkada. Di sisi lain, masyarakat diharapkan untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik. Dengan adanya pilkada serentak di tahun 2018 ini, kedewasaan itu sangat penting karena terkait dengan kelangsungan bangsa.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25/1992 Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi menekankan soal kedewasaan berpolitik, saat meluncurkan buku-buku hasil diskusi KRA 25/1992, Sabtu (27/1) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Roesmanhadi mengatakan, di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman ini. “Salah satunya adalah menjaga netralitas TNI dan Polri,” kata Roesmanhadi.
Dia mengatakan, KRA 25 /1992 memiliki berbagai pemikiran yang telah dirangkum dalam berbagai seminar yang menghadirkan para pakar. Menurutnya, sepanjang 2017 yang lalu, KRA 25 telah mengadakan empat diskusi dalam berbagai bidang.
Pertama, diskusi bidang politik yang diadakan di Universitas Pertahanan. Kedua, bidang ekonomi di Kementerian Perindustrian, ketiga, bidang pertahanan di Kementerian Pertahanan, dan terakhir, bidang sosial, budaya serta hukum di Taman Mini Indonesia Indah.
“Hasil dari seminar tersebut akan kita serahkan ke RI I untuk masukan kebijakan beliau bangun Indonesia yang madani serta memiliki daya saing,” kata Roesmanhadi.
Jenderal Pol Purn Roesmanhadi mengatakan, KRA 25 berupaya memberikan masukan pada pemerintah terkait perkembangan situasi yang ada saat ini. “Kami membuat analisis tentang ancaman terhadap sistem kehidupan nasional dari sudut pandang ketahanan nasional,” kata Roesmanhadi.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) RI yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar juga menekankan soal kedewasaan politik masyarakat dan netralitas TNI Polri. Dia mengatakan, semua pihak harus berkontribusi agar usai pilkada, tidak lagi ada konflik yang berkepanjangan.
Menurut Agum, kandidat lain di dalam pilkada jangan dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kandidat lain itu harus dilihat sebagai rival dalam kontestasi politik. “Jangan dianggap musuh, nanti jadi bisa menghalalkan segala cara,” kata Agum.
Terkait dengan penunjukkan perwira tinggi Polri aktif untuk menjadi pejabat sementara Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Roesmanhadi mengatakan, hal ini kembali lagi kepada presiden. Roesmanhadi menggarisbawahi fungi dan tugas Polri bersama TNI untuk menjaga proses pilkada. Sementara Agum mengatakan, TNI dan Polri harus netral.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25/1992 Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi menekankan soal kedewasaan berpolitik, saat meluncurkan buku-buku hasil diskusi KRA 25/1992, Sabtu (27/1) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Roesmanhadi mengatakan, di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman ini. “Salah satunya adalah menjaga netralitas TNI dan Polri,” kata Roesmanhadi.
Dia mengatakan, KRA 25 /1992 memiliki berbagai pemikiran yang telah dirangkum dalam berbagai seminar yang menghadirkan para pakar. Menurutnya, sepanjang 2017 yang lalu, KRA 25 telah mengadakan empat diskusi dalam berbagai bidang.
Pertama, diskusi bidang politik yang diadakan di Universitas Pertahanan. Kedua, bidang ekonomi di Kementerian Perindustrian, ketiga, bidang pertahanan di Kementerian Pertahanan, dan terakhir, bidang sosial, budaya serta hukum di Taman Mini Indonesia Indah.
“Hasil dari seminar tersebut akan kita serahkan ke RI I untuk masukan kebijakan beliau bangun Indonesia yang madani serta memiliki daya saing,” kata Roesmanhadi.
Jenderal Pol Purn Roesmanhadi mengatakan, KRA 25 berupaya memberikan masukan pada pemerintah terkait perkembangan situasi yang ada saat ini. “Kami membuat analisis tentang ancaman terhadap sistem kehidupan nasional dari sudut pandang ketahanan nasional,” kata Roesmanhadi.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) RI yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar juga menekankan soal kedewasaan politik masyarakat dan netralitas TNI Polri. Dia mengatakan, semua pihak harus berkontribusi agar usai pilkada, tidak lagi ada konflik yang berkepanjangan.
Menurut Agum, kandidat lain di dalam pilkada jangan dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kandidat lain itu harus dilihat sebagai rival dalam kontestasi politik. “Jangan dianggap musuh, nanti jadi bisa menghalalkan segala cara,” kata Agum.
Terkait dengan penunjukkan perwira tinggi Polri aktif untuk menjadi pejabat sementara Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Roesmanhadi mengatakan, hal ini kembali lagi kepada presiden. Roesmanhadi menggarisbawahi fungi dan tugas Polri bersama TNI untuk menjaga proses pilkada. Sementara Agum mengatakan, TNI dan Polri harus netral.
(pur)
