PPP Nilai Usulan Polisi Jadi Plt Gubernur Pancing Kegaduhan
Sabtu, 27 Januari 2018 - 17:01 WIB
PPP Nilai Usulan Polisi Jadi Plt Gubernur Pancing Kegaduhan
A
A
A
JAKARTA - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar dua Perwira Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat plt gubernur yang bakal menggelar Pilkada dinilai telah memancing kegaduhan politik.
Maka itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi memprotes usulan Tjahjo Kumolo itu.
"Mencermati usulan Mendagri soal Pejabat (Pj) Gubernur dari polisi aktif setara eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di tahun politik ini," ujar Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2018).
Dia menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) acapkali mendorong adanya stabilitas politik dan menghindari kegaduhan politik.
"Ide Mendagri telah memancing kegaduhan politik. Ini tidak bagus dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional dan kontrapdoruktif atas imbauan Presiden," papar Ketua Fraksi PPP MPR ini.
Sedangkan argumentasi yang disampaikan Mendagri dalam mengusulkan itu dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan tersebut dianggap terbuka untuk diperdebatkan.
Karena, kata dia, bila merujuk data Polri, daerah rawan dalam Pilkada juga terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang Gubernurnya akan berakhir pada April 2018 mendatang. "Pertanyaannya mengapa Sulsel tidak ditunjuk Pj Gubernur dari Polisi aktif?" ujarnya.
Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
Maka itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi memprotes usulan Tjahjo Kumolo itu.
"Mencermati usulan Mendagri soal Pejabat (Pj) Gubernur dari polisi aktif setara eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di tahun politik ini," ujar Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2018).
Dia menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) acapkali mendorong adanya stabilitas politik dan menghindari kegaduhan politik.
"Ide Mendagri telah memancing kegaduhan politik. Ini tidak bagus dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional dan kontrapdoruktif atas imbauan Presiden," papar Ketua Fraksi PPP MPR ini.
Sedangkan argumentasi yang disampaikan Mendagri dalam mengusulkan itu dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan tersebut dianggap terbuka untuk diperdebatkan.
Karena, kata dia, bila merujuk data Polri, daerah rawan dalam Pilkada juga terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang Gubernurnya akan berakhir pada April 2018 mendatang. "Pertanyaannya mengapa Sulsel tidak ditunjuk Pj Gubernur dari Polisi aktif?" ujarnya.
Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
(maf)
