Jadi Plt Gubernur, PPP Minta Dua Perwira Polri Netral
Sabtu, 27 Januari 2018 - 15:40 WIB
Jadi Plt Gubernur, PPP Minta Dua Perwira Polri Netral
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta dua Perwira Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjaga netralitas jika menjabat plt gubernur di provinsi yang bakal menggelar Pilkada nantinya.
Partai berlambang kakbah itu tidak mempersoalkan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Irjen Pol M Iriawan menjabat gubernur Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat gubernur Sumatera Utara itu.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa penunjukkan pelaksana tugas atau penjabat sementara kepala daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga, kata dia, siapapun diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 10 asalkan memenuhi persyaratan baik dari aspek kemampuan maupun aspek kepangkatan.
"Pada tahun 2008 juga pernah seorang perwira TNI menjabat sebagai Plt gubernur Sulawesi Selatan. Saat ini ada Pati Polri yang ditunjuk sebagai Plt gubernur, sepanjang tidak menyalahi aturan ya boleh saja," papar anggota Komisi II DPR ini, Sabtu (27/1/2018).
Apalagi lanjut dia, ketentuan teknis mengenai pelaksana tugas atau penjabat sementara juga diatur dalam peraturan Mendagri Nomor 01 Tahun 2018.
"Bagi PPP yang terpenting adalah perwira Polri tersebut tetap bisa menjaga netralitas. Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasi," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.
Maka, sambung dia, Mendagri dalam menunjuk penjabat sementara itu harus menjawab keraguan publik selama ini. "Artinya yang ditunjuk benar-benar yang tidak berpihak dalam Pilkada," tuturnya.
Partai berlambang kakbah itu tidak mempersoalkan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Irjen Pol M Iriawan menjabat gubernur Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat gubernur Sumatera Utara itu.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa penunjukkan pelaksana tugas atau penjabat sementara kepala daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga, kata dia, siapapun diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 10 asalkan memenuhi persyaratan baik dari aspek kemampuan maupun aspek kepangkatan.
"Pada tahun 2008 juga pernah seorang perwira TNI menjabat sebagai Plt gubernur Sulawesi Selatan. Saat ini ada Pati Polri yang ditunjuk sebagai Plt gubernur, sepanjang tidak menyalahi aturan ya boleh saja," papar anggota Komisi II DPR ini, Sabtu (27/1/2018).
Apalagi lanjut dia, ketentuan teknis mengenai pelaksana tugas atau penjabat sementara juga diatur dalam peraturan Mendagri Nomor 01 Tahun 2018.
"Bagi PPP yang terpenting adalah perwira Polri tersebut tetap bisa menjaga netralitas. Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasi," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.
Maka, sambung dia, Mendagri dalam menunjuk penjabat sementara itu harus menjawab keraguan publik selama ini. "Artinya yang ditunjuk benar-benar yang tidak berpihak dalam Pilkada," tuturnya.
(maf)
