Sikap KPK Terkait Penyebutan Nama SBY di Sidang Setnov
Sikap KPK Terkait Penyebutan Nama SBY di Sidang Setnov
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memiliki rencana untuk meminta keterangan Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Sampai saat ini belum ada rencana seperti itu. Jadi belum ada kebutuhan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, nama SBY disebut dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa manta Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. (Baca juga: (Baca juga: Nama SBY Disebut dalam Sidang Setya Novanto )
Febri menjelaskan perlu dilihat korelasi antara kesaksisan Mirwan Amir dan perkara terdakwa. "Jika muncul fakta persidangan tentu saja JPU (jaksa penuntut umum) yang akan melihat setiap rinci proses persidangan," tandas Febri.
Dalam sidang kemarin, Mirwan mengaku pernah memberikan masukan kepada SBY agar program e-KTP tidak dilanjutkan lantaran ada kelemahan dalam proyek tersebut.
Masukan tersebut disampaikannya kepada SBY dalam sebuah acara di Cikeas. "Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan.
Namun, kata Mirwan,SBY meminta agar proyek e-KTP dituntaskan. "Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi proyek ini diteruskan," kata Mirwan.
Penyebutan nama SBY di sidang perkara e-KTP memancing reaksi pengurus Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan mengatakan, kasus korupsi e-KTP yang tengah disidangkan tak ada hubungannya dengan SBY.
Syarif menegaskan SBY tak tahu menahu soal kasus korupsi proyek e-KTP. "Mana tahu (SBY-red). Yang salah itu yang korupsi," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. (Baca juga: SBY Disebut dalam Sidang E-KTP, Demokrat: Itu Politis dan Fitnah! )
"Sampai saat ini belum ada rencana seperti itu. Jadi belum ada kebutuhan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, nama SBY disebut dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa manta Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. (Baca juga: (Baca juga: Nama SBY Disebut dalam Sidang Setya Novanto )
Febri menjelaskan perlu dilihat korelasi antara kesaksisan Mirwan Amir dan perkara terdakwa. "Jika muncul fakta persidangan tentu saja JPU (jaksa penuntut umum) yang akan melihat setiap rinci proses persidangan," tandas Febri.
Dalam sidang kemarin, Mirwan mengaku pernah memberikan masukan kepada SBY agar program e-KTP tidak dilanjutkan lantaran ada kelemahan dalam proyek tersebut.
Masukan tersebut disampaikannya kepada SBY dalam sebuah acara di Cikeas. "Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan.
Namun, kata Mirwan,SBY meminta agar proyek e-KTP dituntaskan. "Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi proyek ini diteruskan," kata Mirwan.
Penyebutan nama SBY di sidang perkara e-KTP memancing reaksi pengurus Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan mengatakan, kasus korupsi e-KTP yang tengah disidangkan tak ada hubungannya dengan SBY.
Syarif menegaskan SBY tak tahu menahu soal kasus korupsi proyek e-KTP. "Mana tahu (SBY-red). Yang salah itu yang korupsi," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. (Baca juga: SBY Disebut dalam Sidang E-KTP, Demokrat: Itu Politis dan Fitnah! )
(dam)
Explore More