Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Diminta Dibatalkan

JAKARTA - Penunjukan dua Perwira Tinggi Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di provinsi yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 diminta dibatalkan. Sebab, penunjukan dua perwira tinggi Polri tersebut dinilai tidak elok.

Anggota Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan, selama ini yang menjabat Plt gubernur adalah pejabat lingkungan Kementerian Dalam Negeri. "Ada kesan kekhawatiran yang berlebihan pemerintah pusat terhadap fenomena Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara," ujarnya kepada SINDOnews, Jumat (26/1/2018).

(Baca juga: Soal Plt Gubernur, Politikus Gerindra: Kenapa Harus Polisi? )

Padahal, kara Yusuf, selama ini Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara cukup terkendali. "Menjadi kurang elok lagi di Jabar ada Cawagub dari Kepolisian," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Adapun calon wakil gubernur dari Kepolisian yang dimaksud adalah Irjen Pol Anton Charliyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Anton maju di Pilkada Jawa Barat bersama Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin.

"Apakah tidak justru menimbulkan kesan kontraproduktif penunjukan Plt tersebut? Maka sebaiknya dikembalikan saja kepada tradisi yang normal selama ini, Plt dari aparat Kemendagri," ujar Legislator asal daerah pemilihan Lampung I ini.

(Baca juga: Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Dinilai Tak Tepat )

Adapun M Iriawan akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin akan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Iriawan saat ini menjabat Asisten Operasi Kapolri dan Martuani Sormin menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Iriawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar.