Dana Alokasi Khusus Subbidang KB 2018 Naik Rp2,3 Triliun
Rabu, 24 Januari 2018 - 19:58 WIB
Dana Alokasi Khusus Subbidang KB 2018 Naik Rp2,3 Triliun
A
A
A
TERNATE - Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Tahun Anggaran 2018 meningkat tajam dibanding tahun lalu, yaitu sebesar Rp2,33 trilun. Alokasi terbesar untuk kebutuhan nonfisik, yaitu Rp1,8 triliun atau naik hampir 600%. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal seusai membuka Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Anggaran Khusus Subbidang KB T.A. 2018 di Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2018 malam.
Nofrijal mengatakan, peningkatan anggaran tersebut memang dibutuhkan terutama di dalam mengisi dan menjamin berjalannya kegiatan di kampung-kampung KB. “Karena program Kampung KB ini menjadi pilihan utama dari Presiden. Program Kampung KB ini dari Presiden bukan BKKBN, harus catat itu,” katanya.
Program Kampung KB menjadi miniatur dari program pengentasan orang miskin, peningkatan kesejahteraan keluarga dan lain-lain. “Ini yang kami perjuangkan di Jakarta sehinga Kementerian Kuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat menyetujui alokasi untuk program Kampung KB cukup luar biasa,” ujarnya.
Besaran dana alokasi untuk setiap daerah berbeda. Daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan mendapat alokasi Rp100 juta per tahun. Sementara daerah biasa Rp90 juta per tahun dan perkotaan Rp85 juta per tahun.
Lebih lanjut Nofrijal mengatakan, penuangan alokasi kegiatan-kegiatan dalam DAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Dengan demikian pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam APBD. “Kegiatan tersebut dapat memberikan daya ungkit terhadap keberhasilan program KKBPK di wilayah tugas masing-masing guna mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2015-2019,” ujarnya.
Pengawalan alokasi DAK supaya efektif dan tepat sasaran dilakukan tim pengawas dan tim pengedali dari BKKBN di setiap daerah, serta inspektorat pemda masing-masing.
Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thayib yang hadir mengatakan, peningkatan DAK diharapkan makin menyukseskan program Kampung KB di daerahnya. “Kami tidak khawatir suksesnya program Kampung KB akan mengurangi pertumbuhan penduduk sumber daya manusia di Maluku Utara. Karena kami bisa mengundang penduduk dari daerah-daerah padat di Indonesia untuk datang dan tinggal di Maluku. Yang penting kesejahteraan,” katanya.
Nofrijal mengatakan, peningkatan anggaran tersebut memang dibutuhkan terutama di dalam mengisi dan menjamin berjalannya kegiatan di kampung-kampung KB. “Karena program Kampung KB ini menjadi pilihan utama dari Presiden. Program Kampung KB ini dari Presiden bukan BKKBN, harus catat itu,” katanya.
Program Kampung KB menjadi miniatur dari program pengentasan orang miskin, peningkatan kesejahteraan keluarga dan lain-lain. “Ini yang kami perjuangkan di Jakarta sehinga Kementerian Kuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat menyetujui alokasi untuk program Kampung KB cukup luar biasa,” ujarnya.
Besaran dana alokasi untuk setiap daerah berbeda. Daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan mendapat alokasi Rp100 juta per tahun. Sementara daerah biasa Rp90 juta per tahun dan perkotaan Rp85 juta per tahun.
Lebih lanjut Nofrijal mengatakan, penuangan alokasi kegiatan-kegiatan dalam DAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Dengan demikian pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam APBD. “Kegiatan tersebut dapat memberikan daya ungkit terhadap keberhasilan program KKBPK di wilayah tugas masing-masing guna mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2015-2019,” ujarnya.
Pengawalan alokasi DAK supaya efektif dan tepat sasaran dilakukan tim pengawas dan tim pengedali dari BKKBN di setiap daerah, serta inspektorat pemda masing-masing.
Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thayib yang hadir mengatakan, peningkatan DAK diharapkan makin menyukseskan program Kampung KB di daerahnya. “Kami tidak khawatir suksesnya program Kampung KB akan mengurangi pertumbuhan penduduk sumber daya manusia di Maluku Utara. Karena kami bisa mengundang penduduk dari daerah-daerah padat di Indonesia untuk datang dan tinggal di Maluku. Yang penting kesejahteraan,” katanya.
(poe)
