Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Mampu Ubah Kesan Jakarta Sentris
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai mampu mengubah kesan yang selama ini melekat pada model pembangunan yang Jakarta sentris. Melalui Nawacita, Jokowi-JK mulai menancapkan tonggak membangun Indonesia dari pinggiran.
Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Indria Samego mengatakan, di masa lalu pembangunan Indonesia selalu identik dengan Jakarta. Di masa lalu, lanjut Indria, tidak ada pemerataan pembangunan yang dirasakan daerah, hingga berbunyi pada munculnya gerakan separatis.
"Bila pola pembangunan Jakarta sentris tak dibenahi, semboyan NKRI harga mati itu harus dikritisi," ujar Indria dalam Dialog Demokrasi di Habibie Center, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).
Teori pembangunan yang Jakarta sentris tersebut akhirnya dikoreksi pada era Jokowi. Gaya blusukan Jokowi ke daerah terdepan Indonesia dan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan, kata Indria, menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan.
"Di masa Jokowi, Papua jauh lebih diperhatikan. Lima kali dia ke Papua. Tak ada penjagaan berlebihan jika dibanding saat SBY ke sana. Semangat NKRI harga mati menjadi terwujud di era ini," kata Indria.
Terkait persoalan Papua, Indria berpesan agar pendekatan militeristik yang pernah dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Aceh tidak diterapkan di Papua. Pendekatan militeristik di Papua justru akan merugikan pemerintahan Jokowi.
"Yang harus dilakukan adalah pembangunan yang merata," kata Indria.
Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Indria Samego mengatakan, di masa lalu pembangunan Indonesia selalu identik dengan Jakarta. Di masa lalu, lanjut Indria, tidak ada pemerataan pembangunan yang dirasakan daerah, hingga berbunyi pada munculnya gerakan separatis.
"Bila pola pembangunan Jakarta sentris tak dibenahi, semboyan NKRI harga mati itu harus dikritisi," ujar Indria dalam Dialog Demokrasi di Habibie Center, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).
Teori pembangunan yang Jakarta sentris tersebut akhirnya dikoreksi pada era Jokowi. Gaya blusukan Jokowi ke daerah terdepan Indonesia dan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan, kata Indria, menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan.
"Di masa Jokowi, Papua jauh lebih diperhatikan. Lima kali dia ke Papua. Tak ada penjagaan berlebihan jika dibanding saat SBY ke sana. Semangat NKRI harga mati menjadi terwujud di era ini," kata Indria.
Terkait persoalan Papua, Indria berpesan agar pendekatan militeristik yang pernah dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Aceh tidak diterapkan di Papua. Pendekatan militeristik di Papua justru akan merugikan pemerintahan Jokowi.
"Yang harus dilakukan adalah pembangunan yang merata," kata Indria.
(kri)