Tukang Racik Kandidat Kepala Daerah
Senin, 22 Januari 2018 - 05:00 WIB
Tukang Racik Kandidat Kepala Daerah
A
A
A
MENJADI pertahana tak membuat Harnojoyo santai menghadapi pemilihan walikota (pilwakot) Palembang. Apalagi dalam konstestasi tahun ini, ia dan wakilnya, Fitrianti Agustinda akan ditantang tiga paslon: Sarimuda-Abdul Rozak, Mularis-Syaidina Ali, dan Akbar Alfaro-Hernoe Roesprijadji. Tak ingin kehilangan kursi Palembang I, Harnojoyo memasang kuda-kuda dengan menyewa konsultan politik untuk mengarungi pilkada di Kota Pempek itu.
Konstestasi politik sepertinya tak bisa dilaluinya hanya mengandalkan tim sukses dan dukungan partai. Keberadaan konsultan politik dalam pilkada memang sangat krusial untuk memberikan saran, data, dan strategi agar memenangkan pilkada. Tak bisa dipungkuri konsultan politik dan lembaga survei mempunyai sumber daya manusia dan teknologi mumpuni yang mampu memetakan kelemahan dan kelebihan baik dari sisi kliennya maupun lawan. Hal itu juga ditempuh Harnojoyo. "Hanya saja, saya hanya menggunakan konsultan politik untuk survei dan pemetaan saja," ujarnya kepada Aina Rumiyati Azis dari SINDO Weekly.
Harnojoyo dan Fitrianti akan menggunakan hasil survei itu untuk menambal berbagai kekurangan yang dipotret langsung dari masyarakat. Tapi ia tak ingin hanya berpatokan pada hasil survei. Dalam pilkada, elektabilitas, popularitas, kelemahan, dan kelebihan baik dirinya maupun lawan bisa berubah setelah kampanye. Apalagi jika lawan sudah disentuh oleh konsultan politik. "Selama ini, saya terus mengenalkan diri dan berusaha mengetahui kebutuhan masyarakat," terangnya.
Di Indonesia, lazimnya konsultan politik juga merangkap lembaga survei. Tapi ada beberapa yang mengkhususkan diri sebagai konsultan politik atau lembaga survei saja. Sayangnya, Harnojoyo tak mau menyebut konsultan politik yang disewanya dan berapa fulus yang dirogoh dari kantongnya. Ia memilih hanya menggunakan jasa survei karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan full paket jasa konsultan politik. "Menyesuaikan dengan dana yang kami miliki," akunya, Kamis (18/1/2018) pekan lalu.
Konsultan politik biasanya menawarkan berbagai jasa dalam menghadapi pilkada, mulai dari survei, pencitraan, quick qount, mengurusi perangkat kampanye, bahkan pendampingan pasca pilkada jika terjadi sengketa hukum. Seperti ingin menutupi pengeluarannya, Harnojoyo hanya menceritakan besaran biaya jasa full paket untuk tingkat pemilihan gubernur. "Bisa mencapai Rp30 miliar," ungkapnya.
Lalu bagaimana cara kerja konsultan politik dalam upaya memenangkan kliennya? Simak laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).
Konstestasi politik sepertinya tak bisa dilaluinya hanya mengandalkan tim sukses dan dukungan partai. Keberadaan konsultan politik dalam pilkada memang sangat krusial untuk memberikan saran, data, dan strategi agar memenangkan pilkada. Tak bisa dipungkuri konsultan politik dan lembaga survei mempunyai sumber daya manusia dan teknologi mumpuni yang mampu memetakan kelemahan dan kelebihan baik dari sisi kliennya maupun lawan. Hal itu juga ditempuh Harnojoyo. "Hanya saja, saya hanya menggunakan konsultan politik untuk survei dan pemetaan saja," ujarnya kepada Aina Rumiyati Azis dari SINDO Weekly.
Harnojoyo dan Fitrianti akan menggunakan hasil survei itu untuk menambal berbagai kekurangan yang dipotret langsung dari masyarakat. Tapi ia tak ingin hanya berpatokan pada hasil survei. Dalam pilkada, elektabilitas, popularitas, kelemahan, dan kelebihan baik dirinya maupun lawan bisa berubah setelah kampanye. Apalagi jika lawan sudah disentuh oleh konsultan politik. "Selama ini, saya terus mengenalkan diri dan berusaha mengetahui kebutuhan masyarakat," terangnya.
Di Indonesia, lazimnya konsultan politik juga merangkap lembaga survei. Tapi ada beberapa yang mengkhususkan diri sebagai konsultan politik atau lembaga survei saja. Sayangnya, Harnojoyo tak mau menyebut konsultan politik yang disewanya dan berapa fulus yang dirogoh dari kantongnya. Ia memilih hanya menggunakan jasa survei karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan full paket jasa konsultan politik. "Menyesuaikan dengan dana yang kami miliki," akunya, Kamis (18/1/2018) pekan lalu.
Konsultan politik biasanya menawarkan berbagai jasa dalam menghadapi pilkada, mulai dari survei, pencitraan, quick qount, mengurusi perangkat kampanye, bahkan pendampingan pasca pilkada jika terjadi sengketa hukum. Seperti ingin menutupi pengeluarannya, Harnojoyo hanya menceritakan besaran biaya jasa full paket untuk tingkat pemilihan gubernur. "Bisa mencapai Rp30 miliar," ungkapnya.
Lalu bagaimana cara kerja konsultan politik dalam upaya memenangkan kliennya? Simak laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).
(amm)
