Tolak Hapus Verifikasi Parpol, Nasdem Tarik Anggotanya dari Komisi II
Rabu, 17 Januari 2018 - 16:50 WIB
Tolak Hapus Verifikasi Parpol, Nasdem Tarik Anggotanya dari Komisi II
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak keputusan Komisi II DPR dan pemerintah yang menyepakati penghapusan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019.
Fraksi Nasdem pun menegaskan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh parpol menjalani verifikasi faktual.
"Mendesak KPU untuk segera melaksanakan keputusan MK dan PKPU (Peraturan KPU) melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol yang lulus verifikasi administratif," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (17/1/2018). (Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Istilah Verifikasi Faktual Parpol )
Tidak hanya menolak keputusan Komisi II dan pemerintah, Johny juga menegaskan fraksinya akan menarik seluruh anggotanya di komisi tersebut.
"Fraksi Nasdem menarik seluruh anggotanya di Komisi II DPR untuk (meminta-red) klarifikasi terkait keputusan tersebut," tuturnya.
Rencananya, Fraksi Nasdem akan menggelar konferensi pers mengenai persoalan ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sore ini.
Fraksi Nasdem pun menegaskan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh parpol menjalani verifikasi faktual.
"Mendesak KPU untuk segera melaksanakan keputusan MK dan PKPU (Peraturan KPU) melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol yang lulus verifikasi administratif," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (17/1/2018). (Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Istilah Verifikasi Faktual Parpol )
Tidak hanya menolak keputusan Komisi II dan pemerintah, Johny juga menegaskan fraksinya akan menarik seluruh anggotanya di komisi tersebut.
"Fraksi Nasdem menarik seluruh anggotanya di Komisi II DPR untuk (meminta-red) klarifikasi terkait keputusan tersebut," tuturnya.
Rencananya, Fraksi Nasdem akan menggelar konferensi pers mengenai persoalan ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sore ini.
(dam)
