Transportasi Massal Kota Penyangga

Rencana pengembangan MRT hingga ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten yang merupakan salah satu kota penyangga DKI Jakarta tentu menjadi kabar yang baik. Selama ini warga Tangsel hanya mengandalkan commuter line sebagai transportasi umum untuk menuju Jakarta. Beberapa bus penghubung dari Kementerian Perhubungan masih terlalu minim sehingga commuter line menjadi pilihan utama. Tujuan rencana ini tidak lain adalah mengurangi kemacetan dari Tangsel ke Jakarta. Selain itu, 50% warga Tangsel bekerja di Jakarta alias setiap hari separuh warga Tangsel melakukan mobilitas ke Jakarta. Jalan tol memang telah ada, namun tetap belum mampu mengu­rangi kemacetan di jalan-jalan biasa.

Dalam waktu dekat pihak MRT melakukan studi kelayakan untuk jalur mana yang lebih tepat secara ekonomi. Bisa jadi studi kelayakan ini baru selesai pada 2019 dan pembangunan bisa dimulai pada 2020. Tentu bukan waktu yang cepat karena pembangunan MRT membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Salah satu biaya yang besar adalah pembebasan lahan warga terkena jalur ini. Tentang waktu, pembebasan lahan juga menjadi alasan kenapa butuh waktu yang cukup lama. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno pesimistis MRT ke Tangsel bisa selesai dalam waktu dekat (KORAN SINDO, 16 Januari 2018). Beberapa alasan di atas memang menjadi kendala percepatan pembangunan MRT.

Namun, sebaiknya semua pihak bukan hanya fokus pada MRT. Ada beberapa alternatif angkutan massal lain yang bisa dikembangkan yang tujuannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan. LRT mungkin bisa menjadi solusi yang lebih tepat untuk warga Tangsel menuju Jakarta. Tampaknya pembangunan LRT lebih realistis diwujudkan dalam waktu dekat karena secara biaya dan waktu mungkin bisa lebih ditekan. Dan, saat ini juga tengah dibangun LRT dari Bogor dan Bekasi menuju Jakarta yang kemungkinan akan bisa beroperasi pada 2019.

Kenapa LRT lebih cepat dan murah dibandingkan dengan MRT? Karena, jalur LRT bisa menggunakan sebagian lahan jalan tol menuju Jakarta. Toh, begitu juga yang dilakukan pembangunan LRT dari Bogor dan Bekasi ke Jakarta. Dengan menggunakan sebagian ruas jalan tol, tentu akan mengurangi biaya pembebasan lahan. Selain itu, karena tidak ada negosiasi dengan lahan warga, waktu yang digunakan akan juga lebih cepat. Dengan menggunakan sebagian lahan tol, tampaknya LRT ke Tangsel atau daerah lainnya bisa lebih cepat diwujudkan. Kota Tangerang pun bisa terhubung dengan melintasi jalan tol Kebon Jeruk-Merak.

Dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Kota Jakarta dan kota penyangga lain, pemerintah pusat memang harus benar-benar ikut berperan. Kemacetan di Jakarta sebagian besar disebabkan oleh arus mobilisasi masyarakat kota penyangga Jakarta seperti Tangerang (dan sekitarnya), Depok, Bekasi, dan Bogor. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya tentu sangat tahu lalu lintas Ibu Kota saat weekend yang cukup lengang. Bandingkan ketika week­days di mana arus mobilitas warga kota penyangga Jakarta telah mulai tampak sekitar pukul 05.00 hingga 09.00. Jalan raya, jalan tol, commuter line, Transjakarta penuh sesak dengan warga yang ingin bekerja di kawasan Jakarta. Jadi salah satu solusi menyelesaikan kemacetan di Jakarta adalah membangun transpor­tasi massal dari daerah penyangga ke Kota Jakarta.

Tanpa ada peran pemerintah pusat dikhawatirkan ada ego sektoral dalam menyelesaikan ini. Toh, persoalan kemacetan Jakarta dan penyebabnya telah diketahui bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, solusi juga telah diberikan oleh banyak ahli transportasi dan perkotaan. Hasilnya, hingga saat ini belum maksimal karena masing-masing daerah mempunyai kepentingan sektoral yang sulit dipadukan. Membangun transportasi massal di kota penyangga lebih urgen dilakukan pemerintah pusat karena kemacetan di Ibu Kota juga menjadi bagian persoalan nasional. Selain itu, apa yang terjadi di Jakarta dan daerah sekitarnya juga bisa menjadi pelajaran bagi kota-kota besar lainnya untuk memulai pembangunan transportasi massal hingga ke kota penyangga.